Pencapresan Jokowi Dinilai Sebabkan Rendahnya Serapan Anggaran DKI

Bahkan, Sanusi mengatakan, salah satu penyebab rendahnya serapan APBD hingga April 2014 ini karena keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai presiden RI.

"Sekarang dia sudah tidak fokus lagi dalam bekerja sebagai gubernur. Dampaknya jadi ke pengawasan anggaran yang rendah," kata Sanusi, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, seharusnya gubernur sebagai pemimpin tertinggi dapat memberi pengawasan dan kontrol kepada kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD). Terlebih, APBD tahun ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, sekitar puluhan triliun, dari Rp 50,1 triliun hingga Rp 72 triliun.

Anggaran yang cukup besar itu, lanjut dia, seharusnya mendapat kontrol penuh dari gubernur. Sehingga, anggaran itu benar-benar optimal untuk pelaksanaan program unggulan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Jokowi akan bertambah tidak fokus untuk mengurusi permasalahan Jakarta menjelang pemilihan presiden (Pilpres).

Hal itu berdampak pada birokrat di Pemprov DKI yang kebingungan menjalankan program pemerintahan. Sebab, sang pemimpin beberapa kali mengambil cuti untuk keperluan kampanye, sementara seorang wakil gubernur tidak dapat memiliki kewenangan membuat sebuah kebijakan.

"Mestinya Jokowi mundur saja dari gubernur, agar PNS bisa fokus mengikuti perintah wagub. PNS saja sekarang ragu mau mengikuti perintah siapa," kata anggota Komisi D (bidang pembangunan) itu.

Perlu diketahui, per 8 April 2014, penyerapan belanja DKI baru 4,56 persen.