Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kami Tak Butuh Pegawai yang Pintar

Kompas.com - 09/05/2014, 19:00 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk membenahi kinerja birokrat di DKI Jakarta tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpinnya.

Basuki berpendapat, ada pemimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah bekerja dengan baik, tetapi usahanya tidak maksimal karena tidak didukung dengan kinerja bawahan yang baik pula.

Ia pun mencontohkan berbagai permasalahan yang terjadi di dinas selama ini, seperti truk sampah yang beroperasi di luar jam operasional, gaji petugas kebersihan, sistem pengangkutan sampah, retribusi di TPA Bantar Gebang, hingga melonjaknya jumlah petugas kebersihan.

Menurut Basuki, persoalan-persoalan itu muncul karena ada oknum-oknum di tingkat bawah yang telah sejak lama melakukan pelanggaran demi meraup keuntungan sendiri.

Saat ini, jabatan Kepala Dinas Kebersihan DKI dipegang oleh Saptastri Ediningtyas (Tyas), yang mulai menjabat per Februari 2014, menggantikan Unu Nurdin. Tyas tadinya merupakan wakil Unu. Saat ini, Unu telah dipindahkan ke Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sementara itu, wakil dari Tyas adalah Isnawa Aji, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Tambora.

"Bu Tyas itu ditipu oleh anak buahnya. Tadinya kita pikir dengan mengganti Pak Unu, masalah selesai. Bu Tyas sama Pak Aji sudah bagus, cuman kan di bawahnya itu. Mereka (Tyas dan Aji) dikadalin bawahannya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Karena itulah, Basuki menegaskan, dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan tes terhadap pegawai di eselon III dan IV (golongan III-C hingga IV-A).

"Tidak usah pintar-pintarlah. Kalau terlalu pintar, nanti malah mintarin kita," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

Seperti diketahui, dalam rapat Kamis kemarin, Basuki mengungkapkan kekesalannya terhadap jajaran Dinas Kebersihan DKI yang belum memberikan data tentang petugas kebersihan. Ia pun menegaskan, bila dalam waktu dua pekan data tersebut tidak juga diberikan, maka ia mengancam akan memutasi 90 persen pejabat Dinas Kebersihan DKI.

"Saya akan pindahkan Anda semua ke dinas lainnya, seperti Dishub atau Satpol PP, yang tinggal menunggu jalan saja. Ngapain punya banyak orang, tetapi kerjanya tidak ada?" tekan Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com