Ahok: Inspektorat Kita Gampang Disogok

Basuki menengarai, kasus tersebut kerap terjadi pada Pemprov DKI, dan dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Kendati demikian, indikasi tindak pidana korupsi itu tidak dapat dicegah oleh Inspektorat DKI.

"Tapi susah, inspektorat kita kan gampang disogok," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Ia menuding, Inspektorat bekerja sama dengan SKPD apabila ada tindak penyalahgunaan anggaran.

Lonjakan jumlah PHL di Dinas Kebersihan, kata dia, karena ada upaya mendulang keuntungan dari gaji pegawai lepas. Pekerja yang seharusnya dibayar berjumlah sekitar 3.000 PHL, kemudian DKI harus membayar untuk 10.721 pegawai.

Sejak Desember 2013 lalu, DKI tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan swasta dalam hal pengangkutan sampah. Oleh karena itu, para PHL swasta pun dialihkan kepada DKI. Pembayaran honor mereka sesuai dengan nilai upah minimum provinsi (UMP) dan melalui direct banking Bank DKI.

"Jangan-jangan semua pegawai yang sudah direkrut, sudah digaji dari Januari-Mei. Lihat saja, saya mau cocokkan nanti, jangan main politik," kata Basuki.

Seorang perwakilan swasta yang turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur PT Samhana Indah Jack Monang Napitupulu, mengatakan, sebuah kota hanya memerlukan sekitar 834 petugas kebersihan. Terlebih, saat ia mengatakan pegawainya tidak diterima Dinas Kebersihan DKI, padahal sudah 30 tahun lebih bekerja sebagai petugas kebersihan.

Mendengar itu, Basuki pun meminta semua pegawai yang baru direkrut untuk dicoret, dan memprioritaskan pegawai lama. "Nanti lihat kinerjanya bagaimana. Kalau swasta memang kerjanya tidak benar, ya kita kerjain. Pegawai lama kita tahan dulu dan (pegawai) yang baru harus dicoret," tegas dia.

Kebingungan pria yang akrab disapa Ahok itu bertambah ketika mengetahui banyaknya jumlah PHL DKI berbanding terbalik dengan kebersihan kota. Seharusnya, dengan sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi, dia sudah tidak lagi menerima keluhan warga melalui telepon genggamnya terkait sampah yang tercecer.

Ia menugaskan beberapa pejabat Dinas Kebersihan yang mengikuti rapat tersebut untuk berkoordinasi dan membagi tanggung jawab di setiap wilayah. Basuki menugaskan Dinas Kebersihan mengumpulkan kontak dan identitas PHL yang dimiliki. Oleh karena itu, nantinya PHL itu akan bertanggung jawab atas sampah yang berserakan di setiap jalan.

Di samping itu, ia juga meminta Dinas Kebersihan DKI untuk mendata waktu PHL mengumpulkan sampah dan lokasi PHL membuang sampah.