"Sejak ganti gubernur kok banyak masalah ya. Dulu kita harmonis sekali, bahkan sampai ada kerja sama selama 20 tahun," ujar Haeri Parani dalam rapat MoU sampah bersama Dinas Kebersihan DKI di kantor DPRD Bekasi, Rabu (25/6/2014).
Pernyataan itu dilontarkan Haeri saat berbicara dengan Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Ediningtyas. Haeri merasa heran karena sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah memiliki masalah dengan Pemerintah Bekasi.
Haeri pun meminta Saptastri untuk menyampaikan hal ini kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok.
"Tolong bilang dengan Pak Ahok, 'Pak, ini dulu TPA Bantargebang enggak ada masalah. Sistem angkutan sampahnya sudah bagus. Sekarang kok jadi kayak gini'," ujar Haeri Parani.
Perwakilan dari PT Godang Tua, Rikson Sitorus, sebagai perusahaan pengelola sampah di TPST Bantargebang juga memberi komentar. Menurut Rikson, hal ini karena Jakarta memang mengubah sistem pengangkutan sampah.
Tidak ada lagi pengangkutan sampah dari pihak swasta. Padahal, unit dari swasta ini sudah layak digunakan untuk mengangkut sampah. Akhirnya, Dinas Kebersihan seolah mengambil jalan pintas dengan menggunakan truk sampah apa pun walau tidak layak. "Asalkan ada kendaraan yang mengangkut," ujar Rikson.
Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi mengundang Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat evaluasi MoU kerja sama soal sampah antara Pemprov DKI dan Pemerintah Bekasi. Namun, Basuki mengutus Dinas Kebersihan untuk menghadiri rapat tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.