"Untuk membangun ducting, biayanya sangat mahal Rp 45 juta per meter. Jadi, banyak lokasi yang tidak jadi dibangun ducting," kata Saleh, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/7/2014).
Rencananya, pada 2012 lalu, Dinas PU DKI akan membangun saluran bawah tanah di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Akan tetapi, tidak jadi terlaksana karena terkendala besarnya anggaran.
Ia menjelaskan, sejak tahun 1970 lalu, utilitas yang berada di bawah tanah sudah semrawut. Utilitas seperti pipa gas milik perusahaan gas negara (PGN), Telkom, kabel listrik PLN, dan serat optik internet tidak tertata baik.
Terlebih, Pemprov DKI tidak memiliki peta utilitas bawah tanah. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ducting untuk merapikan utilitas tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, tidak ada pembangunan ducting di kawasan Jalan Jenderal Sudirman atau koridor MRT. Dinas PU DKI mengira pembangunan ducting akan dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta.
"Memang tidak ada perencanaan pembangunan ducting di Jalan Sudirman karena ada pembangunan MRT," kata Saleh.
Salah satu yang mengeluhkan semrawutnya utilitas di Jakarta adalah PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Itu dikeluhkan PGN menyusul adanya ledakan pipa gas bocor di depan Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (16/7/2014) malam.
(Baca juga: Galian Utilitas Semrawut, Ahok Tuding Itu Kesalahan Dinas PU)