Warga Rusun Pilih Gas 3 Kg ketimbang Berlangganan Gas Rp 36.000 Sebulan

Syamsuddin, seorang penghuni rusun tersebut, mengatakan, satu unit rusun yang dapurnya dialirkan gas harus membayar abonemen Rp 36.000 setiap bulannya. Sementara harga elpiji 3 kg hanya Rp 19.000. Hal itu, kata dia, sangat membebani penghuni yang berpenghasilan pas-pasan.

"Ya, jangan sampailah kebijakan itu malah buat kita makin tercekik. Kalau misalnya kita (warga rusun) mau mengganti gas elpiji biasa dengan saluran pipa, harusnya kebijakan tersebut sebisa mungkin menguntungkan kita. Jikapun ada biaya abonemen, misalnya, harganya harus lebih kecil dari harga elpiji biasa yang kami pakai," kata Syamsuddin kepada Kompas.com, Selasa (16/9/2014).

Menurut Syamsuddin, masih banyak yang menolak berlangganan gas yang dialirkan oleh PGN ke unit mereka. Selain harga, mereka juga memikirkan tabung gas 3 kg yang tidak murah hendak dikemanakan. Mereka berharap adanya penggantian tabung gas mereka yang nantinya sudah tidak terpakai.

Saat ini, di Rusunawa Marunda sudah terpasang pipa-pipa gas. Jaringan pipa gas sudah terpasang sejak tahun lalu. Namun, kata Syamsuddin, belum ada sosialisasi mengenai kapan gas akan dialirkan.

Hal senada pun diungkapkan oleh Darmanto (41), penghuni Rusun Marunda Blok Hiu yang juga merangkap sebagai ketua RT. Dia mengaku pernah mendengar perihal akan dialirkannya gas dari PGN pada 12 September. Namun, sampai hari ini, belum juga ada pengaliran gas ke rusun warga.

Menurut salah seorang staf pengelola Rusun Marunda Cluster A, ada lima dari 11 blok yang ada yang sudah terpasang jaringan pipa gas. Meski begitu, pihak pengelola belum mengetahui kapan gas bisa mulai dinikmati.

Mahyadi, Kepala UPRS wilayah 1 Dinas Perumahan Provinsi DKI, mengatakan, masih ada 220 unit dari sekitar 500 unit yang belum mendaftar untuk pemasangan pipa gas. Mengenai waktu pemasangan pipa gas akan dialirkan ke blok yang belum terpasang, hal itu tergantung Dinas Sumber Daya dan Energi Provinsi DKI.

"Pemasangan pipa sendiri kami harapkan akhir September sudah bisa mulai dipasang secara bertahap. Akan tetapi, tentu saja itu tergantung dari pihak PGN yang memang punya wewenang dalam masalah ini," ujarnya saat ditemui di kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Jakarta.