Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Kesepakatan Penggusuran di Waduk Pluit

Kompas.com - 16/10/2014, 17:09 WIB
Desy Selviany

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Relokasi warga sisi timur waduk Pluit, tepatnya RT 19/17 blok G masih belum ada titik temu. Sebab warga yang terkena relokasi menginginkan adanya uang kerohiman ketika rumah mereka digusur.

Syahroni, selaku perwakilan RT 19 menuturkan, pada Rabu malam kemarin warga sudah mendiskusikan masalah harus adanya penggantian uang kerohiman untuk warga yang terkena relokasi.

"Tadi malam sudah sempat ada forum membicarakan kesepakatan uang kerohiman dari pemerintah untuk warga yang terkena gusuran di Blok G," kata Syahroni kepada Kompas.com Kamis (16/10/2014).

Dari hasil kesepakatan forum kemarin malam, warga ingin adanya uang kerohiman dari pemerintah sesuai dengan bentuk bangunan mereka masing-masing. "Untuk nominal kami tidak mematokkan, tetapi kalau bisa warga ingin uang tersebut sesuai dengan bentuk bangunan masing-masing warga, seperti jika bangunannya dari tembok kan tidak mungkin diganti dengan uang seadanya," ucap dia.

Syahroni memastikan warga tidak akan menghalangi relokasi. Akan tetapi, ia meminta pemerintah juga bisa mengerti keadaan warga sekitar.

"Yang namanya pindah kan butuh biaya, lagi pula warga di Blok G juga bukan warga yang tidak resmi, keberadaan mereka diakui oleh kelurahan Penjaringan, jika pemerintah dan warga sudah menemui titik kesepakatan kami tidak akan menghalang-halangi penggusuran kok, malah kalau bis kami bongkar sendiri bangunnya," katanya.

Salah satu warga RT 19 /17 juga menuturkan bahwa warga yang terkena relokasi nanti tidak akan menahan program pemerintah jika mereka bisa memberikan ganti rugi yang layak kepada warga.

"Karena program pemerintah kami tidak menahan penggusuran, akan tetapi pemerintah juga harus menghargai warga yang terkena penggusuran, soalnya kan mereka juga punya hak buat dapat uang kerohiman itu, apalagi ketika mereka bangun rumah itukan gak gratis," ujar Andi (35).

Karena belum ada kesepakatan, kata dia, warga yang sudah didata terkena gusuran belum menengok keadaan rusunawa Muara Baru.

"Belumlah, ngapain lihat kan belum ada kesepakatan antara pemerintah dan warga yang terkena relokasi, nanti kalau sudah ada kesepakatan dan sudah dapat kunci baru dicek oleh warga," katanya.

Hasil forum diskusi pada Rabu malam (15/10/2014) sudah diserahkan ke Kelurahan Penjaringan, namun, Syahroni belum mengetahui tanggapan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com