Mengapa APBD DKI 2014 Defisit Rp 12 Triliun?

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, terjadinya defisit karena tidak tercapai dana perimbangan sebesar Rp 6 triliun, proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) sebesar Rp 2 triliun, dan sisanya adalah penerimaan pajak yang tidak tercapai yaitu Rp 4 triliun.

"APBD kita ini sebetulnya cuma sampai Rp 60 triliun, karena yang Rp 12 triliun tidak tercapai. Salah satunya ERP yang diprediksi sudah berjalan sejak pertengahan 2014, namun sampai saat ini masih dalam tahap uji coba," kata Saefullah, di Balaikota Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Selain itu, kata dia, pajak reklame yang ditargetkan bisa mencapai Rp 4 triliun tidak dapat direalisasikan. Menurut Saefullah, kenaikan pajak reklame hingga 500 persen membuat pemasang reklame banyak yang lari ke daerah sekitar Jakarta. [Baca: Takut Citra Jelek, Pemprov DKI Batal Ajukan APBD 2015 Rp 81,5 Triliun]

"Biro reklame suka pasang iklan di perbatasan Jakarta. Mungkin lebih murah. Jadi ini kita sedang sikapi untuk menurunkan pajak reklame hingga 50 persen, supaya peminatnya bergairah," ujar dia.