Pemprov DKI Potong Anggaran Dinas Pariwisata Sebesar Rp 550 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta ke dalam APBD 2015 sebesar Rp 1,2 triliun ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki menengarai banyak kegiatan promosi maupun acara kebudayaan sejenis yang diselenggarakan namun temanya sama.

Karena itu, Basuki menilai perlu adanya efisiensi dalam anggaran Disparbud DKI. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI telah memangkas usulan anggaran yang diajukan Disparbud DKI dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 650 miliar atau dipotong sebesar RP 550 miliar.

"Jadinya, Bappeda hanya menganggarkan sekitar Rp 650 miliar ke kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) 2015. Ada kegiatan yang tidak disetujui," kata Heru, Sabtu (19/12/2014).

Pemangkasan anggaran ini, lanjut dia, dilakukan karena banyak kegiatan Disparbud DKI yang dianggap tidak perlu. Ia berharap kegiatan yang memiliki tema serupa tidak diselenggarakan berulang kali dan terpecah-pecah.

"Misalnya, kalau Dinas Pariwisata mau menyelenggarakan acara pariwisata secara total, ya sekalian besar saja acaranya. Jangan terpecah-pecah jadi beberapa penyelenggaraan acara, tapi konsep dan temanya sama. Kemudian kegiatan sosialisasi sejenis juga digabung, dan kegiatan untuk Dinas Pariwisata ini sudah diputus (dicoret)," kata Heru.

Sebelumnya, Gubernur Basuki terkejut mengetahui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran hingga Rp 1,2 triliun. Menurut Basuki, anggaran itu tergolong fantastis untuk pembiayaan program Dinas Pariwisata.

"Sekarang saya tanya Rp 1,2 triliun itu buat apa saja, untuk apa? Kenapa swasta juga kamu biayain buat promosi ke luar negeri? Seperti cetak brosur juga, pernah enggak kamu lihat brosur-brosur (wisata) di Jakarta?" kata Basuki.

Salah satu program tahun 2014 yang sudah dipangkas adalah penyelenggaraan acara fashion yang serupa dengan Jakarta Fashion Week di bulan Desember ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, kata Basuki, menganggarkan Rp 3 miliar untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Padahal, lanjut dia, penyelenggaraan Jakarta Fashion Week oleh Femina Group sudah baik dan Pemprov DKI dapat berpartisipasi di sana. Basuki menilai, anggaran Rp 3 miliar itu lebih baik diberikan kepada pihak swasta, misalnya Femina Group untuk melatih desainer muda Jakarta sepanjang satu tahun.

"Uangnya juga masih lebih kalau untuk pelatihan desainer daripada mengadakan pameran terus bubaran. Ini duitnya ada Rp 3 miliar mau bikin (acara) tandingan yang mirip-mirip itu (Jakarta Fashion Week), ngapain? Artinya apa, ya mau habisin anggaran saja, (kegiatan) ini yang mesti dilock," kata Basuki lagi.