Parkir Liar Dikuasai Preman, Dishub Akui Butuh TNI dan Polri

Sebab, kata dia, hampir semua lokasi parkir liar yang hendak ditertibkan berada di bawah pengelolaan kelompok preman.

"Tidak mampu kita kalau sendiri untuk memberantas premanisme. Misalnya kayak penertiban (parkir liar) di Tanah Abang, itu kan kental premanismenya. Jadi tidak mampu kita kalau sendiri," kata Benjamin, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/1/2015).

Atas dasar itulah, kata Benjamin, untuk ke depannya dalam setiap penertiban parkir liar, Dishub akan mendapat bantuan personel dari TNI ataupun Polri. Tujuannya, untuk melindungi keselamatan personel Dishub yang tengah melakukan penertiban.

"Kita harus dibantu TNI dan Polri, daripada kita mati konyol," ujar dia.

Benjamin menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengkaji jumlah personel yang dibutuhkan. Tak hanya itu, ia juga mengaku telah mengajukan penambahan anggaran untuk penambahan personil tambahan tersebut, dari sebelumnya Rp 2 miliar menjadi Rp 6 miliar.

Menurut Benjamin, selama ini anggapan untuk kegiatan penambahan personel berjumlah Rp 2 miliar per tahun, yang dialokasikan untuk uang makan sebesar Rp 38.000 per personel per harinya.

Apabila penambahan anggaran bisa direalisasikan, kata Benjamin, nantinya personel TNI atau Polri yang diperbantukan di Dishub tidak hanya akan sekedar mendapat uang makan, tetapi juga uang saku sebesar Rp 250.000 per personel per harinya.

"Selama ini kan ngitungnya hanya Rp 38.000 untuk uang makan, itu terlalu kecil. Jadi nantinya selain uang makan Rp 38.000, akan ada juga uang tambahan Rp 250.000 per hari," tukasnya