Ahok Ingin Buat PNS DKI Tidak Bisa Tarik Tunai di Atas Nilai UMP

"Kalau saya lebih kasar, saya inginnya PNS DKI tidak bisa tarik tunai di semua bank di atas nilai UMP (upah minimum provinsi) DKI," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (21/1/2015). 

Menurut Basuki, DKI sedang gencar melaksanakan program transaksi non-tunai (non-cash transaction). Selain meminimalisasi penarikan tunai, lanjut dia, pembayaran honor semua pegawai harian lepas (PHL), retribusi rusunawa, dan retribusi pedagang kaki lima (PKL) juga dibayarkan melalui rekening Bank DKI.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku pernah kesulitan dalam menerapkan transaksi non- tunai ini. Contohnya, saat pembayaran honor PHL di Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertamanan DKI. Menurut dia, para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu tidak bisa menjelaskan kepada Basuki nama serta nomor telepon para PHL. Mereka hanya bisa menyebutkan jumlah PHL yang akan menerima honor.

Saat melakukan pengecekan di lapangan, ternyata honor itu dibagi-bagi kepada oknum SKPD yang "bermain" dan dibagi kepada pekerja yang tidak terdaftar dengan SKPD itu. "Pas dilihat di lapangan, ternyata honor itu juga diberikan ke tukang parkir yang mereka anggap honorer. Jadi, mereka tarik duit besar-besar dari bank dan dibagi-bagilah uang itu. Pembagiannya juga tidak merata. Kalau sekarang, tidak bisa lagi. Pembagian honor langsung ke rekening milik para PHL," kata Basuki. 

Kendati demikian, Basuki bersyukur bahwa transaksi non-tunai di Jakarta semakin baik. Sebab, lanjut dia, DKI pun telah meningkatkan gaji serta tunjangan yang diterima para pegawai untuk meminimalisasi adanya permainan anggaran.

"Sekarang saya lihat sudah banyak pegawai DKI yang bekerja jujur dan bersyukur dengan gaji yang diterima. Kalau masih ada pejabat yang main anggaran, PPATK akan menelusuri harta kamu dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan menangkap kamu dengan tindak pidana pencucian uang, semua harta kamu akan disita negara. Bapak ibu sekarang hidup di zaman yang salah, zaman di mana aliran uang Anda diawasi PPATK dan KPK," kata Basuki.