Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Kecele dengan DPRD, Ahok Mengadu ke Wapres Kalla

Kompas.com - 23/03/2015, 18:30 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain menyampaikan kelemahan penggunaan Pergub Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD-P 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (23/3/2015) siang, untuk mengklarifikasi tudingan yang diarahkan kepadanya perihal keinginannya untuk menerbitkan pergub.

Basuki menjelaskan, Pemprov DKI justru memperjuangkan penerbitan Perda APBD 2015. "Kata Pak Wapres, saya yang enggak mau perda. Saya bilang, 'kata siapa Pak?' Saya siapkan dua (lampiran Rapergub APBD-P 2014 dan Raperda APBD 2015). Saya saja kecele (sama DPRD)," kata Basuki di Balai Kota. 

Menurut Basuki, JK mengatakan bahwa DPRD keberatan menerbitkan Perda APBD 2015 karena sikap Basuki yang tidak sopan. JK pun memberi nasihat kepada Basuki.

JK berpesan agar Basuki tetap tegas dan keras, tetapi jangan kasar. Diberi pesan itu, Basuki meminta maaf atas sikap-sikapnya selama ini.

Lebih lanjut, dia mengatakan, "bahasa toilet" yang sempat diucapkannya saat wawancara langsung dengan Kompas TV beberapa waktu lalu itu sudah menjadi bahasa yang paling sopan. Sebab, ia mengaku sudah gerah melihat berbagai tingkah pejabat.

"Sebenarnya beliau telepon pagi-pagi kan sudah kenal baik. Beliau tanya, 'Sebenarnya ada apa sih (di DKI)?' Beliau kan tahu saya orang politik karena dari DPRD, Bupati Belitung Timur, dan DPR. Ya saya cerita. Beliau bilang, 'Gimana kalau ceritanya di kantor saja?' Ya sudah, jadwal saya kosongnya sore, dan ternyata beliau undang Mendagri juga," kata Basuki. 

Selain mengundang dia dan Mendagri Tjahjo Kumolo, Wapres JK juga mengundang DPRD pukul 16.30 WIB ini. Basuki berharap ada keputusan baik dari pertemuan JK dengan DPRD.

Sebab, DKI masih memiliki waktu hingga pukul 00.00 untuk menyerahkan keputusan pergub APBD-P 2014 atau perda APBD 2015 kepada Kemendagri.

"Jadi, maksud Wapres, siapa tahu (DPRD) masih bisa dibujuk untuk perda. (Melobi) itu ilmunya Pak Wapres, yang penting Pak Wapres sudah tahu substansi (usulan siluman) Rp 12,1 triliun tidak dimasukkan (ke dalam RAPBD DKI 2015). Tinggal tanda tangan Ketua (Banggar), Wakil Ketua, dan fraksi," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Megapolitan
Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com