Hak Angket soal Etika Justru Akan "Menampar" DPRD DKI Jakarta

Pengamat politik, Said Salahuddin, mengingatkan agar DPRD DKI berhati-hati dalam mengubah arah hak angket tersebut. Perubahan hak angket ke ranah etika justru bisa menjadi bumerang bagi anggota DPRD sendiri.

"Kalau masuk etika, ini akan menjadi perdebatan publik, justru akan 'menampar' muka anggota DPRD. Karena bicara soal etika dan tata krama, dalam beberapa hari terakhir muncul kalimat tidak senonoh di Kemendagri oleh anggota DPRD," kata Said, Selasa (24/3/2015).

Selain itu, menurut dia, DPRD tidak bisa dengan mudah mengubah hak angket yang awalnya membahas kebijakan APBD DKI Jakarta menjadi mempersoalkan etika. 

"Mekanismenya harus dari awal lagi, tidak bisa diubah begitu saja," kata Said.

Beberapa waktu lalu, pernyataan bernada kasar pernah terungkap saat DPRD DKI Jakarta melakukan mediasi dengan Basuki di Kemendagri beberapa waktu lalu. Saat mediasi berakhir deadlock, sejumlah kata seperti "Cina", "bodoh", dan kata kata kasar lainnya terdengar dari ruang mediasi yang diisi mayoritas oleh anggota DPRD DKI Jakarta.