Taufik Anggap Jokowi-Ahok Sudah Merusak Tata Pengelolaan Anggaran di DKI

Hal itu terjadi saat penetapan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Padahal, APBD tahun sebelumnya hanya mencapai Rp 50,109 triliun.

"Tahun 2013 APBD Rp 50 triliun, tiba-tiba datanglah dua orang ini gaya-gayaan naikin Rp 20 triliun. Setelah dia naikin, dia enggak bisa collect. Kalau dia punya rencana naikin, seharusnya lo kerja untuk naikin itu," ujar Taufik, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015).

Menurut Taufik, penetapan jumlah APBD seharusnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam menyerap pendapatan. Namun ia menilai hal itu tidak dilakukan di era kepemimpanan DKI di bawah Jokowi dan Ahok.

Ia menganggap Jokowi dan Ahok telah menaikan APBD tanpa perencanaan yang matang. Hal itu lah dinilainya menjadi penyebab defisitnya APBD DKI tahun 2014.

"Artinya enggak matang, perencanaannya enggak matang. Masa Anda merencanakan, masa enggak masuk hasilnya," ujar dia.

Sebagai informasi, jumlah pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta hanya mencapai Rp 52,17 triliun, atau defisit sekitar Rp 20 triliun dari APBD 2014 yang ditetapkan sebesar Rp 72,9 triliun.

Penyebab defisit karena adanya beberapa pajak daerah yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Pajak daerah tersebut di antaranya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang hanya terealisasi Rp 49 triliun dari target Rp 51 trilun; pajak hotel yang hanya terealisasi Rp 1,3 trilun dari target 1,4 triliun; dan pajak restoran yang hanya terealisasi Rp 1,8 triliun dari target Rp 2 triliun.