Ahok: Rendahnya Serapan Anggaran karena DKI Melakukan Efisiensi

"Rendahnya serapan anggaran ini karena Pemprov DKI melakukan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi, seperti pembebasan lahan yang disebabkan karena ketidaksesuaian harga yang diminta pemilik tanah dan bangunan dengan ketentuan yang berlaku," kata Basuki, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2015). 

Selain serapan belanja daerah yang kecil, lanjut Basuki, realisasi pengeluaran pembiayaan juga tidak mencapai target. Pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 4,12 triliun atau 44,52 persen dari target pembiayaan sebesar Rp 9,25 triliun.

Pengeluaran pembiayaan itu diberikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada 11 BUMD DKI.

Yakni Bank DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PD PAL Jaya, PD Pasar Jaya, PT MRT Jakarta, PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), PT Food Station Tjipinang, PD PAM Jaya, dan PD Dharma Jaya.

Pengeluaran pembiayaan juga dilakukan untuk pembayaran pokok utang.