Ulah Ketua RT "Ngerjain" Lurah Roa Malaka Sudah Sampai Tingkat Wali Kota

"Pak RT itu memang sudah lama di sini, dia Ketua RT 01. Dengar-dengar sih ada masalah pribadi sama salah satu Ketua RW, dia enggak setuju si Bapak itu jadi RW terus buat mosi tidak percaya, bersurat ke Wakil Wali Kota (Jakarta Barat)," ujar Maiyanti, Jumat (10/4/2015).

Mosi tidak percaya yang dibuat Ketua RT itu menyertakan tanda tangan warganya. Tetapi saat Maiyanti menanyakan ke warga RT 01, mereka mengaku dipaksa untuk tanda tangan surat tersebut. [Baca: Ahok Soroti Kinerja Lurah Roa Malaka karena Responsnya Buruk terhadap Keluhan]

"Kata warga, daripada urusannya panjang, kita tanda tangan saja. Maklum rata-rata warga di sini sudah berumur jadi mereka enggak mau ambil pusing," ucap Maiyanti.

Menurut dia, masalah pribadi antara Ketua RT dan seorang Ketua RW sudah berlangsung sejak dia belum menjabat sebagai Lurah Roa Malaka.

Saat awal-awal menjadi lurah di sana, ujar Maiyanti, Ketua RT ini mendatangi dia dan mengancam bahwa harus bisa bekerja dengan baik membina warga di Kelurahan Roa Malaka.

Karena Maiyanti masih baru menjabat, dia pun mengiyakan ancaman Ketua RT itu. Namun lama kelamaan, Ketua RT ini terlihat berseberangan dengan Maiyanti.

Dia pun mulai tidak suka dengan Maiyanti dan berupaya mengganggunya dengan berbagai cara. Seperti saat Ketua RT tersebut menyerahkan dokumen untuk membuat KTP.

"Saya tanya, kok enggak ada tanda tangan RW-nya. Kan kalau bikin KTP harus ada mengetahui Ketua RW, nah RW-nya ini yang dia enggak suka, jadi dia enggak mau ke Ketua RW. Berkali-kali dia minta tetap saya enggak mau kasih, kan harus sesuai prosedur," ucapnya.

Puncak kekesalan Maiyanti terdapat pada saat dia menertibkan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Pagi, akhir tahun lalu.

Beberapa saat setelah Maiyanti selesai membuat jalan di Pasar Pagi itu bersih dari pedagang kaki lima, Ketua RT tersebut datang ke ruangan Maiyanti dan meminta agar dia diberi wewenang untuk mengatur wilayah Pasar Pagi.

Permintaan itu tidak dikabulkan oleh Maiyanti karena dia tahu bahwa itu adalah wilayah RT 05, bukan RT 01 sesuai kapasitas orang itu sebagai Ketua RT.

Upaya yang sama berkali-kali dilakukan oleh sang Ketua RT sampai akhirnya Maiyanti tahu bahwa si Ketua RT ingin mendapat keuntungan dari pedagang kaki lima di sana.

"Saya emosi betul, jadi saat itu baru tahu kalau ternyata ujung-ujungnya duit. Saya marahi dia, saya tegasin pokoknya sudah ditertibkan harus seperti itu," ucap dia.

Pada akhirnya, di bulan Maret 2015, Maiyanti menyebutkan bahwa Ketua RT tersebut mulai belajar memakai aplikasi Qlue dan sengaja membuat berbagai aduan yang tidak terlalu penting dengan nama samaran.

Hingga hari ini, Maiyanti menuturkan sudah ada 392 aduan oleh nama samaran yang digunakan oleh si Ketua RT ditujukan ke Kelurahan Roa Malaka.

Maiyanti mencontohkan, aduan yang dimuat ke Qlue oleh oknum Ketua RT tersebut seperti memfoto bungkusan plastik sampah yang memang sengaja diletakkan di depan rumah.

Menurut Maiyanti, bungkusan sampah itu memang wajar ada di sana karena rumah tersebut tidak ada tempat sampah. Namun di laporan itu, oknum Ketua RT mengadu jika sampah di sana sangat mengganggu.

Permasalahan ini sudah diteruskan ke tingkat Wali Kota Jakarta Barat dan ditangani oleh Inspektorat DKI Jakarta. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun membenarkan hal tersebut.

"Betul ada masalah itu, ini lagi didalami dulu, supaya jangan sepihak. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada kejelasan. Sepertinya ada perbedaan persepsi, salah pengertian, dan komunikasi yang kurang baik antara mereka," ujar Lasro.