DKI Terpaksa Pangkas Program-program Ini di APBD 2015

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjelaskan, pihaknya sudah memangkas beberapa anggaran program di dalam APBD 2015. Pemangkasan anggaran paling banyak dilakukan untuk pos belanja langsung (pembangunan atau infrastruktur-program yang langsung dirasakan masyarakat), sebesar Rp 2,3 triliun. 

"Misalnya seperti pemangkasan pada kegiatan Dinas Perhubungan Transportasi untuk pembangunan gedung parkir di Glodok sebesar Rp 167 miliar, pembelian tanah Rp 800 miliar dari yang diusulkan sebesar Rp 5 triliun - 6 triliun dan kegiatan sosialisasi di SKPD/UKPD," kata Heru, di Balai Kota, Senin (20/4/2015). 

Untuk pembangunan gedung parkir di Glodok, lanjut Heru, program itu akan diserahkan ke swasta. Sebab, program itu merupakan program multiyears (jamak).

Kemendagri menetapkan DKI tidak bisa melaksanakan program multiyears dengan menggunakan Pergub APBD. Selain belanja langsung, DKI juga memangkas bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) ke organisasi serta yayasan.

Pemangkasan untuk hibah dan bansos mencapai Rp 1,3 triliun. Beberapa bantuan hibah dan bansos yang dipangkas, salah satunya seperti bantuan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Awalnya DKI mengusulkan pemberian hibah sebesar Rp 300 miliar, dipangkas menjadi Rp 240 miliar. Kemudian hibah kepada Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) yang diusulkan sekitar Rp 100 miliar dipangkas menjadi Rp 84 miliar.

DKI juga mencoret anggaran pengadaan radio tracking sebagai penunjang kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta. "Jadi program yang kami pangkas di belanja tidak langsung ada sebesar Rp 1,3 triliun termasuk belanja pegawai (dipangkas menjadi) Rp 500 miliar. Sementar sisanya anggaran Rp 2,3 triliun ada di belanja langsung yang dipangkas dan masih kami bahas lebih lanjut. Intinya pemangkasan diprioritaskan pada azas manfaat," kata Heru.