Ultimatum untuk SKPD DKI yang Belum Serahkan Dokumen Lelang

Bila tidak bisa mengajukan dokumen lelang dalam dua pekan, Saefullah menyatakan anggaran yang telah dialokasikan untuk SKPD yang bersangkutan akan dikunci alias tidak bisa digunakan. Untuk bisa menggunakannnya, kata dia, maka SKPD yang bersangkutan harus mengajukan ulang saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2015.

"Untuk meningkatkan penyerapan, setiap minggunya akan kita evaluasi. Bukan hanya dua minggu, tapi setiap minggu. Kaya sekarang setiap Senin ada berapa, minggu depan ada berapa, terus seperti itu. Kalau memang enggak bisa berjalan, akan kita lock dan kita matikan. Nanti akan kita alihkan di (APBD) Perubahan," kata Saefullah, di Balai Kota, Senin (11/5/2015).

Hingga Mei 2015, baru empat dari total 6.000 kegiatan tahun anggaran 2015 yang telah selesai dilelang. Empat kegiatan tersebut adalah pengadaan buku rapor semua tingkat sekolah, pengadaan pakan ternak kering dan pakan hidup atau daging di Taman Margasatwa Ragunan, pelaksanaan Asian Golf Tourism Convention, dan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Meski demikian, Saefullah optimistis 6.000 kegiatan yang ada di Jakarta akan bisa terlaksana pada tahun ini. Ia yakin rendahnya penyerapan anggaran pada tahun lalu tidak akan terulang lagi pada tahun ini. Sebab, kata dia, saat ini Pemprov DKI telah memiliki tujuh kantor Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) yang tersebar di Balai Kota DKI Jakarta; lima kantor Wali Kota, dan di kantor Bupati Kepulauan Seribu. Dengan demikian, proses pengurusan dokumen lelang tidak akan tersentral seperti tahun lalu saat Pemprov DKI hanya memiliki satu kantor Unit Layanan Pengadaan (nama lama BPPBJ).

"Kalau saya sih masih optimis karena kita sekarang sudah dilayani di tujuh lokasi dari BPPBJ. Kalau dulu kan tersentral. Karena itu akan kita pacu terus agar SKPD bisa kerja lebih keras lagi menyiapkan dokumen lelangnya," ujar Saefullah.