JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Kepolisian Air (Dit Polair) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Mabes Polri, saat ini kekurangan kapal patroli. Hal ini berimbas pada minimnya pengawasan di wilayah perairan nusantara. Upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan di wilayah perairan pun menjadi tidak maksimal.
"Wilayah perairan Indonesia, rentan terhadap aksi penyelundupan narkoba. Termasuk juga pelaku illegal fishing (penangkapan ikan ilegal)," ujar Dir Polair Baharkam Mabes Polri, Brigadir Jenderal Muhammad Chaerul Noor Alamsyah, Markas Pol Air, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/6/2015).
Chaerul mengatakan, pengawasan terhadap illegal fishing dan penyelundupan narkoba, memang menjadi target prioritas direktoratnya. Untuk itu, keberadaan kapal patroli sangat dibutuhkan untuk memantau langsung aktifitas di perairan.
Saat ini, Dit Polair hanya memiliki 74 kapal patroli untuk memantau kawasan perairan Indonesia. Jumlah tersebut juga dibantu kapal patroli dari masing-masing Polda di Indonesia.
"Kekuatan kita ada 74 kapal. Namun, hanya 22 kapal yang bersiaga," terangnya.
Meski demikian, lanjut Chaerul, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan institusi lain, guna mengamankan kawasan laut nasional.
"Kita terus berkoordinasi dengan pihak BNN dan Direktorat narkoba Mabes Polri. Khususnya untuk penguatan personel dalam pengawasan dan penindakan kasus narkoba di jalur laut," papar Chaerul.
Terkait lokasi yang dijadikan prioritas, Chaerul mengatakan, ada beberapa lokasi yang termasuk rawan, termasuk perairan Maluku, Kepulauan Riau, dan Manado.
"Wilayah tersebut rawan illegal fishing dan illegal mining," demikian Chaerul.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.