Dapat Opini WDP, Transparansi Pemprov DKI Dipertanyakan

"Sebetulnya kalau melihat filosofi awalnya Bapak Gubernur, dia selalu menyatakan tentang transparansi dan akuntabel. Maka seharusnya dapat WTP," ujar Sanusi di gedung DPRD DKI, Kamis (9/7/2015).

Akan tetapi, hal tersebut tidak terlihat dari opini yang didapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Provinsi DKI justru mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun anggaran 2014.

Sanusi mengatakan, pemerintahan yang transparan dan akuntabel tidak terlihat jika mengacu pada hasil audit BPK. [Baca: Sanusi Sayangkan Sikap Ahok, Seharusnya Keputusan BPK Disikapi dengan Arif]

Menurut Sanusi, hasil audit BPK merupakan indikator untuk menentukan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah.

Opini WTP yang diterima pemerintah daerah menunjukkan bahwa manajemen keuangan dan aset sudah baik. Jika opini WTP belum didapat, itu menunjukkan bahwa manajemen keuangan pemerintah daerah belum baik dan harus diperbaiki.

"Jadi, sekali lagi, indikator utama dari transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang baik, manajemen yang baik dalam pemerintahan daerah adalah dari laporan BPK. Sekarang siapa lagi yang mau buat laporan kalau bukan BPK," ujar Sanusi.

"Artinya juga, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dipertanyakan, transparansi pemerintah daerah dipertanyakan, pengawasan pemerintah daerah terhadap keuangan daerah dipertanyakan," kata Sanusi.

Pemprov DKI mendapat opini WDP terhadap laporan keuangan tahun 2014. BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun.

Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.

Temuan lainnya berupa kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.