Pendatang yang Tertuduh

Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, sejak Lebaran tahun lalu hingga Juni 2015, tercatat 152.000 pendatang baru di Jakarta. Pada tahun 2014 saja Dinas Dukcapil mencatat jumlah pendatang baru di Jakarta sebanyak 68.500 orang, meningkat dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 51.500 orang.

Para pendatang ini acapkali dicap sebagai biang masalah sosial di perkotaan. Hingga tak heran, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan syarat bagi para pendatang Jakarta.

Namun, apakah benar para pendatang ini yang menjadi sumber masalah di perkotaan?

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga meyakini betul pendatang bukanlah sumber masalah perkotaan.

Menurut Nirwono, masalah sosial di perkotaan justru disebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah sendiri untuk menyediakan ruang gerak ekonomi dan sosial yang cukup, serta pemahaman yang salah kaprah soal urbanisasi.

“Kita itu selalu menganggap kedatangan para pemudik dari desa ke kota, termasuk ke Jakarta ini, adalah bagian dari urbanisasi. Padahal dalam ilmu perkotaan, pemahaman urbanisasi yang benar adalah proses menjadi kota. Pemahaman yang salah kaprah ini yang mengakibatkan seluruh kebijakan penanganan pemudik dan pendatang ke Jakarta salah kaprah,” kata Joga berbincang dengan Kompas.com, Selasa (21/7/2015).

Jumlah kelahiran

Contoh menarik yang disampaikan Nirwono, dalam 10 tahun terakhir ini jumlah pendatang ke Jakarta sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran penduduk Jakarta.

Dalam kajian Nirwono, jumlah kelahiran penduduk Jakarta tercatat sebesar 1,4 persen. Sementara, jumlah pendatang tidak sampai 0,4 persen dari penduduk Jakarta.

“Jadi tidak benar bahwa akibat migrasi, kemudian mengakibatkan Jakarta tambah sesak,” kata Joga.

Hasil menarik lainnya, yaitu lebih banyak penduduk kelas menengah Jakarta yang pindah ke daerah-daerah pinggiran yakni Bodetabek, dibandingkan dengan jumlah pendatang Jakarta.

Nirwono mengatakan, meskipun data menunjukkan seperti itu, akibat pemahaman yang keliru tentang urbanisasi, maka layak jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan penanganan pendatang.

Masalah sosial

Nirwono menambahkan, jika dicermati masalah sosial di perkotaan sebetulnya disebabkan ketidakmampuan Pemda untuk menyediakan perumahan yang layak, menyediakan lapangan kerja yang memadai, mengatasi kemacetan lalu-lintas yang ditimbulkan, serta mengatasi menjamurnya kampung kumuh.