Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Tak Ragu Turunkan Tarif PBB

"Kalau melihat 13 pajak ada beberapa yang sangat segmented. Seperti pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan pajak hotel. Tetapi ada satu pajak yang menyangkut semua segmen masyarakat yaitu pajak bumi bangunan (PBB). Jadi kalau urusan pajak yang satu ini, tentu Banggar punya concern mendalam. Karena semua orang kena," ujar Triwisaksana dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 di gedung DPRD DKI, Selasa (1/9/2015). (Baca: Tetapkan PBB yang Terlampau Tinggi, Pemrov DKI Dinilai Zalim)

Sani (sapaan Triwisaksana) pun menjelaskan maksud ucapannya dengan menggunakan analogi. Sani menjelaskan, ketika sebuah wilayah mengalami kenaikan harga bahan pokok yang membuat masyarakat sulit, pemerintah daerah harus membuat operasi pasar.

Operasi pasar tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh kalah dengan harga pasar. "Saat harga naik, pemerintah harus menurunkan," ujar Sani.

Hal itu lah yang Sani minta juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI terhadap tarif PBB bagi masyarakat. Sani mengatakan selama ini Pemprov DKI selaku menggunakan alasan nilai jual objek pajak (NJOP) wilayah yang naik untuk ikut menaikkan tarif PBB masyarakat.

Padahal, kata Sani, kenaikan NJOP bisa saja dimainkan oleh pihak pengembang. Sani meminta Pemprov DKI tidak menyerah begitu saja dengan NJOP yang naik sehingga malah ikut menaikan tarif PBB. (Baca: Bayu Pusing, Tanah di Gang Sempit Ditagih Bayar PBB Rp 18 Juta)

Jika seperti itu, masyarakat yang dirugikan. "Harga tanah Pemda cenderung menyerah ke harga pasar. Ini aneh. Padahal ini kan bisa saja dimainkan developer. Lihat saja reklamasi, belum diuruk tanahnya sudah Rp 40 juta per meter. Kalau NJOP naik sudah diikutin, gimana kendali pemerintah?" ujar Sani. (Baca: Kadis Pajak: Belum Ada Warga yang Pindah karena PBB Mahal)

Sani pun meminta kepada Pemprov DKI untuk tidak ragu untuk menurunkan tarif PBB. Hal itu, kata Sani, demi kepentingan masyarakat yang semakin tidak mampu membayar PBB. Jika perlu, dibuat moratorium agar NjOP tidak naik.

"Jangan ragu turunkan tarif PBB. Terkait nilai NJOP, jangan ragu. Kalau turunkan ya turun atau enggak moratorium saja. Berikan kepastian ke masyarakat kita agar tidak dihimpit dengan harga tanah," ujar Sani.