DPRD DKI Semprot Perwakilan MRT dalam Rapat KUA-PPAS

Pada kesempatan pertama, Direktur Keuangan PT Mass Rapid Transit (MRT) Tuhiyat memaparkan mengenai rencana kegiatan serta permintaan PMP MRT kepada Pemerintah Provinsi DKI sebesar Rp 149 miliar.

"Itu berdasarkan Perda No 8 Tahun 2013, Pak. Itu digunakan murni untuk konstruksi dan kajian, Pak," ujar Tuhiyat di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (14/9/2015).

Tuhiyat pun menjelaskan mengenai target penyerapan yang berasal dari dana hibah di luar PMP. Akan tetapi, bukan hal itu yang menjadi fokus permasalahan yang dibidik Banggar DPRD.

Ternyata, sejak tahun 2013, banyak anggaran PMP milik MRT dari Pemprov DKI yang tidak terpakai secara menyeluruh. Hal itulah yang dipermasalahkan Banggar.

Pada tahun 2013, MRT mendapat PMP sebesar Rp 111 miliar. Tahun 2014, MRT mendapat PMP sebesar Rp 125 miliar.

Tahun 2015, MRT mendapat PMP sebesar Rp 121 miliar. Dana anggaran yang didapat MRT dari dana PMP Pemprov DKI tidak habis secara menyeluruh.

Anggota Banggar pun merasa aneh jika MRT kembali meminta dana anggaran hingga Rp 149 miliar. Mendengar penjelasan itu, pimpinan Banggar DPRD, Ferrial Sofyan, mencoba mempertanyakan berapa dana sisa PMP yang diterima MRT sejak tahun-tahun lalu.

"Kalau besaran PMP dalam perda itu ada-lah batasannya, Pak, tetapi bukan kewajiban pemerintah untuk memberikan. Misalnya, di perda itu diberi alokasi untuk MRT maksimal Rp 8 miliar, itu bukan artinya Bapak wajib menerima itu. Daripada masuk ke dana Bapak, mending ke yang lain yang lebih perlu. Uang yang sudah Bapak tumpuk dari tahun lalu ada berapa? Berapa, Pak? Berapa?" ujar Ferrial.

Tuhiyat mengatakan bahwa sisa dana PMP pada tahun sebelumnya yang saat ini ada di MRT sekitar Rp 200 miliar.

Rencananya, uang tersebut akan digunakan untuk membangun kantor operasional. Akan tetapi, Tuhiyat tidak bisa menjawab ketika Banggar mempertanyakan rencana pembangunan kantornya.

Banggar pun kecewa karena tidak bisa mendapatkan jawaban. "Ini waktu kita terbatas. Kalau BUMD belum siap kayak begini, enggak usah ke kami dululah. Apalagi yang jawab bukan bos-bosnya, jadi enggak bisa jawab pertanyaan kami. Enggak usah Bapak tampilkan, Pak. Buang-buang waktu saja," ujar Ferrial.

Akhirnya, pimpinan Banggar lain, Mohammad Taufik, mencoba mencari jalan tengah. Dia memutuskan untuk menunda terlebih dahulu penetapan pemberian PMP kepada MRT sampai BUMN tersebut menyerahkan catatan hasil audit anggaran sejak 2013.

Banggar DPRD ingin mengetahui, dana anggaran PMP yang diterima MRT selama ini dipakai untuk apa saja.