Sebagai informasi, dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau para kepala daerah untuk tidak mencontoh apa yang terjadi di DKI Jakarta. Kepala daerah dan DPRD diharapkan bisa bersinergi satu sama lain.
"Daerah jangan meniru seperti DKI yang ribut terus dengan DPRD-nya. Ini harus disinergikan dalam rangka mengusung kerangka anggaran," kata Tjahjo.
Hubungan Pemprov DKI dengan DPRD yang tidak kondusif pada pembahasan APBD 2015 lalu menyebabkan tidak terbitnya Perda APBD 2015. Dengan demikian, Basuki menerbitkan Pergub APBD 2015 dengan nilai anggaran sama dengan APBD 2014 lalu senilai Rp 69,286 triliun.
Tidak kondusifnya hubungan ini karena temuan anggaran siluman di dalam RAPBD DKI mencapai Rp 12,1 triliun. Kedua belah pihak saling melaporkan ke aparat kepolisian. Kementerian Dalam Negeri sempat melakukan mediasi terhadap dua institusi tersebut. Namun, mediasi tersebut tidak membuat hubungan Basuki-DPRD membaik.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
