Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PHL Menteng Keluhkan Pemotongan Gaji untuk Alasan Tak Jelas

Kompas.com - 30/09/2015, 16:16 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa pegawai harian lepas (PHL) di kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, mengeluh karena kerap mendapat potongan gaji tanpa alasan yang jelas. Gaji sebesar Rp 2.700.000 yang seharusnya menjadi hak setiap bulannya hanya bisa dibawa pulang sebesar Rp 1.700.000 hingga Rp 2.000.000.

"Suka kena potongan Rp 1.000.000, ada juga yang Rp 700.000. Enggak tentu. Enggak jelas juga buat apa," kata salah satu PHL berinisial MJN kepada Kompas.com, Rabu (30/9/2015).

Menurut dia, potongan itu biasa ditagih oleh beberapa pejabat di lingkungan Kecamatan Menteng.

Tak hanya gaji bulanan, MJN pun mengaku gaji ke-13-nya juga ikut ditagih. Namun, ia dan empat temannya yang menjadi korban mengaku takut bertanya mengenai alasan jelas pemotongan gaji mereka.

Mereka khawatir hal itu akan berdampak pada pekerjaan mereka. "Jadi setiap habis gajian selalu diingatkan oleh Sekretaris Camat atau Kasubag Keuangan di sana buat menyetor potongan gaji. Habis kami ambil gaji di Bank DKI tuh selalu ditagihin, 'Sudah setor belum?', gitu. Kami enggak tahu buat biaya apa, namanya orang kecil, kami manut aja," kata pria yang sudah belasan tahun menjadi PHL di Kecamatan Menteng itu.

Sudah hampir enam bulan hal itu terjadi padanya dan rekan-rekannya. MJN sebenarnya sempat melaporkan perihal pemotongan ini kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ia melapor melalui pesan pendek kepada nomor ponsel Basuki. "Dua minggu lalu saya pernah lapor ke Pak Ahok via SMS. Kami ingin Pak Ahok tahu dan membantu kami," ujarnya.

Sementara itu, Camat Menteng Lilik Yulihandayani mengaku baru mengetahui kabar mengenai pemotongan gaji beberapa PHL di kecamatannya.

Sebab, selama ini tidak pernah ada laporan dari para PHL mengenai pemotongan tersebut. "Baru sekarang saya dengar soal ini. Selama ini sebetulnya tidak pernah bermasalah. Memang dulu pernah ada semacam arisan antar-mereka. Pada saya, mereka bilang ingin menabung lebih. Tetapi, itu antar-mereka saja, saya tidak ikut-ikut atau mewajibkan mereka," kata Lilik.

Lilik khawatir isu tersebut hanya bermuatan politis dan malah merugikan para PHL. Namun, ia menjanjikan akan menjamin tak ada pemotongan gaji terhadap para PHL.

"Saya takutnya ini cuma isu politik saja, nanti malah kasihan PHL-nya. Saya jamin hal itu tidak terjadi. Tetapi, kalau benar-benar ada, ya mari kita buktikan," ucap Lilik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com