DPRD DKI Nilai Pergub Pengendalian Unjuk Rasa yang Baru Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerbitkan peraturan daerah yang baru tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Sebab, Dewan menilai, keberadaan Pergub Nomor 232 itu tidak jelas. Atas dasar itu, Dewan memanggil jajaran pejabat Pemprov DKI yang terkait dengan masalah tersebut dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Para pejabat yang hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ratiyono, Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jupan Royter, dan Kepala Bidang Perundang-undangan dari Biro Hukum Wahyono.

Hadir pula sejumlah perwakilan aktivis, baik dari LBH Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah universitas, maupun elemen buruh. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi A Syarif.

Dalam rapat, Syarif mempertanyakan tidak adanya sanksi dan larangan dalam pergub yang baru. 

"Ini pergub opo? Ngatur sopo? Larangan tidak ada, sanksi tidak ada," kata politisi Partai Gerindra ini. (Baca: Cabut Pergub Lama, Pemprov DKI Terbitkan Pergub Baru Pengendalian Demo)

Senada dengan Syarif, anggota Komisi A, Raja Natal Sitinjak, menilai keberadaan pergub tersebut sama saja dengan keadaan sebelum adanya polemik terkait diterbitkannya pembatasan lokasi unjuk rasa.

"Ini kan awalnya ada keluar pergub, kemudian banyak masyarakat yang keberatan. Muncul pergub baru, tapi pergub yang baru ini sama saja dengan keadaan sebelum tidak adanya pergub," kata politisi PDI Perjuangan ini. (Baca: Ahok Akui Salah dalam Menyusun Pergub Unjuk Rasa)

Pergub 232 adalah pergub yang baru diterbitkan Pemprov DKI per 9 November 2015. Keberadaan pergub ini secara resmi menggantikan Pergub 228 dengan tema yang sama.

Seperti diberitakan, Pergub 228 mendapat penentangan dari banyak pihak karena dinilai mengekang kebebasan mengemukakan pendapat karena aksi unjuk rasa hanya boleh dilakukan di tiga tempat, yakni di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas). (Baca: Peserta Rapat Tertawa Saat Membahas Pergub Demo Bersama DPRD DKI)