Peserta Rapat Tertawa Saat Membahas Pergub Demo Bersama DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI menggelar rapat membahas Pergub 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan serikat buruh, BEM mahasiswa, Komnas HAM, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif yang memimpin rapat tersebut mengutarakan kebingungannya atas pergub tersebut. Sebab, pasca revisi, pergub tersebut tidak lagi mengatur demonstrasi di tiga titik lokasi.

Syarif mengatakan revisi tersebut membuat pergub tidak mengatur apapun.

"Isinya apa dong pergub ini? Sanksinya enggak ada, yang diatur juga enggak ada. Cuma menginformasikan bahwa Pemprov punya tiga tempat demo, kalau mau demo di sana silakan kalau enggak ya sudah. Buat apa dong ini pergub," ujar Syarif di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (10/11/2015).

Mendengar hal itu, peserta rapat pun menertawakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI dan Biro Hukum DKI sebagai perwakilan pihak Pemerintah Provinsi DKI. Mereka tertawa terbahak-bahak karena pergub yang dikeluarkan seolah tidak ada isinya.

"Udah cabut! Cabut!" ujar peserta rapat.

"Tapi yang saya bingung, pembiayaan pergub ini dibebankan kepada APBD. Enggak ada isinya tapi ada biayanya," ujar Syarif. (Baca: Pemprov DKI Revisi Pergub soal Lokasi Unjuk Rasa)

Peserta rapat kembali tertawa mendengar ucapan Syarif. Mereka pun menyoraki perwakilan Pemprov DKI yang hadir dalam rapat tersebut. Salah satu peserta mengatakan bahwa pergub tersebut seolah dipaksakan terbit.

Meskipun, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengaku ada kesalahan dalam penyusunan awalnya. "Ini sepertinya Ahok gengsi aja. Udah salah, terlanjur diterbitkan, tapi gengsi mau cabut," ujar mereka. (Baca: Ahok Akui Salah dalam Menyusun Pergub Unjuk Rasa)

Pantauan Kompas.com, peserta rapat seringkali menertawakan penjelasan perwakilan Pemprov DKI dalam rapat. Sesekali mereka juga menyoraki dan berteriak sesuatu di pertengahan rapat. Situasi rapat koordinasi ini berbeda dengan rapat Komisi A biasanya.

Komisi A memang sering mengadakan rapat yang mempertemukan pihak eksekutif dengan masyarakat. Namun, suasana rapat tidak pernah segaduh ini. Meski menolak kebijakan pemerintah, masyarakat mendengarkan penjelasan eksekutif dan menyampaikan pembelaan mereka dengan tenang. (Baca: Prabowo Soenirman Setuju Pergub soal Demo Dicabut)