Pemanggilan itu terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014.
"Kami dukung pemanggilan BPK tersebut. Kami juga berharap agar Ahok (panggilan Basuki) juga terbuka dan mengungkap fakta terang benderang terkait pemeriksaan ini," kata Febri saat dihubungi wartawan, Senin (23/11/2015).
Bahkan, Febri mengklaim pemenuhan pemanggilan tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintahan.
Semua rapat yang telah direkam melalui kamera Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga bisa menjadi bukti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Video itu, kata Febri, dapat mengungkapkan secara jelas mengapa akhirnya Pemprov DKI membeli lahan RS Sumber Waras.
Selain itu, ia berharap Ketua BPK perwakilan Provinsi DKI, Efdinal, tidak mencampuradukkan pemeriksaan dengan kepentingan pribadi jika ikut memeriksa Basuki pada Senin ini.
Pasalnya, Efdinal juga dilaporkan ke Mahkamah Kode Etik BPK atas kasus kepemilikan lahan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
"Kalau dilibatkan, maka harus ada pernyataan dari dia (Efdinal) bahwa dia tidak mengaitkan kepentingan pribadinya dalam pemeriksaan ini," kata Febri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.