Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekda DKI Nilai Evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2016 Tidak Tegas

Kompas.com - 12/01/2016, 19:16 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menilai, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 tidak tegas dan cenderung menggunakan kalimat bersayap.

"Terus terang evaluasi ini semua sudah kita baca detil. Memang ada kalimat dilarang, tetapi nanti di belakang kalimat ada kata bersayap misalnya kata kecuali," ujar Saefullah dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih DKI, Selasa (12/1/2016).

Saefullah mencontohkan evaluasi Kemendagri terhadap pos hibah dan bansos APBD 2016. (Baca: Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Tetap Alokasikan Bansos dan Hibah)

Dalam evaluasinya, Kemendari menegaskan bahwa hibah dilarang diberikan kepada instansi yang sama secara berulang.

Namun, di akhir paragrafnya, Kemendagri menuliskan pengecualian. Menurut Kemendagri, hibah dan bansos tidak bisa dikeluarkan setiap tahun kecuali penerimanya diatur dalam suatu peraturan undang-undang, peraturan daerah, maupun peraturan gubernur.

Atas dasar itu, Saefullah menilai hibah dan bansos tetap bisa dilakukan karena semua penerima hibah Pemprov DKI dinilainya sesuai dengan aturan. Begitu pula dengan pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP).

Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Michael Rolanda mengatakan, pelarangan Kemendagri terhadap PMP batal karena kalimat yang mereka buat sendiri.

Dalam evaluasinya, Kemendagri melarang pemberian PMP kecuali terdapat perda induk dan hasil analisis investasi.

Michael mengatakan, dalam hal ini Pemprov DKI sudah memiliki keduanya sehingga seharusnya PMP tersebut bisa diberikan. (Baca: Kemendagri Koreksi 1.430 Kegiatan pada APBD DKI 2016)

"Untuk PMP di sana ada 6 BUMD yang dinyatakan dilarang untuk diberikan PMP, tetapi dibawahnya ditulis kalau ada perda induk itu boleh, kalau ada analisis investasi itu boleh juga, nah berarti ini bisa," ujar Michael.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, sebenarnya evaluasi Kemendagri tidak terlalu mengubah APBD DKI mengingat banyaknya kalimat evaluasi Kemendagri yang dinilainya bersayap. 

"Kalau kita baca evaluasi Kemendagri, sebenernya enggak ada perubahan signifikan, enggak ada peluarangan yang saya lihat," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerkosa Remaja di Tangsel Sudah Mundur dari Staf Kelurahan Sejak 2021

Pemerkosa Remaja di Tangsel Sudah Mundur dari Staf Kelurahan Sejak 2021

Megapolitan
Usahanya Tak Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Minta Mediasi ke Pemilik Lahan

Usahanya Tak Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Minta Mediasi ke Pemilik Lahan

Megapolitan
4 Oknum Polisi yang Ditangkap karena Pesta Narkoba di Depok Direhabilitasi

4 Oknum Polisi yang Ditangkap karena Pesta Narkoba di Depok Direhabilitasi

Megapolitan
Cegah Stunting di Jaksel, PAM Jaya dan TP-PKK Jaksel Teken Kerja Sama Percepatan Penurunan Stunting

Cegah Stunting di Jaksel, PAM Jaya dan TP-PKK Jaksel Teken Kerja Sama Percepatan Penurunan Stunting

Megapolitan
KPAI Datangi Sekolah Siswa yang Hendak Bunuh Diri, Cek Keamanan dan Sarpras Gedung

KPAI Datangi Sekolah Siswa yang Hendak Bunuh Diri, Cek Keamanan dan Sarpras Gedung

Megapolitan
Tersedia 8.426 Kuota PPDB Bersama, Pelajar yang Tak Lulus Negeri Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis

Tersedia 8.426 Kuota PPDB Bersama, Pelajar yang Tak Lulus Negeri Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis

Megapolitan
Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Mulai Periksa Kesehatan Ribuan Hewan Kurban

Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Mulai Periksa Kesehatan Ribuan Hewan Kurban

Megapolitan
Selain Temukan Pil PCC, Polisi Juga Sita Sejutaan Butir Hexymer di 'Pabrik Narkoba' Bogor

Selain Temukan Pil PCC, Polisi Juga Sita Sejutaan Butir Hexymer di "Pabrik Narkoba" Bogor

Megapolitan
Polisi Periksa 14 Saksi Terkait Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor

Polisi Periksa 14 Saksi Terkait Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor

Megapolitan
Sespri Iriana Ikut Pilkada Bogor, Klaim Kantongi Restu Jokowi

Sespri Iriana Ikut Pilkada Bogor, Klaim Kantongi Restu Jokowi

Megapolitan
Siswi SLB Diduga Dicabuli Teman di Kalideres, Disdik DKI: Sedang Kami Dalami

Siswi SLB Diduga Dicabuli Teman di Kalideres, Disdik DKI: Sedang Kami Dalami

Megapolitan
Sekap Wanita “Open BO” di Apartemen Kemayoran, Pelaku Bawa Teman dari Kalbar

Sekap Wanita “Open BO” di Apartemen Kemayoran, Pelaku Bawa Teman dari Kalbar

Megapolitan
Polisi Periksa Sejumlah Ahli untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Siswi SMK di Bogor

Polisi Periksa Sejumlah Ahli untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Siswi SMK di Bogor

Megapolitan
BNN Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Ada 10.472 Gram Ganja dan Puluhan Ekstasi

BNN Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Ada 10.472 Gram Ganja dan Puluhan Ekstasi

Megapolitan
Ada Motif Dendam di Balik Penyekapan Wanita “Open BO” Dalam Apartemen Kemayoran

Ada Motif Dendam di Balik Penyekapan Wanita “Open BO” Dalam Apartemen Kemayoran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com