Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelenggara Demo Sopir Taksi Sebut "Sweeping" Hanya Bentuk Solidaritas

Kompas.com - 26/03/2016, 12:52 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Juni Prayitno tidak menyangka unjuk rasa pengemudi angkutan umum pada Selasa (22/3/2016) lalu berujung ricuh. Menurut dia, sebelum unjuk rasa, para pengemudi angkutan umum sudah dilarang untuk sweeping pengemudi angkutan umum lain yang tidak ikut unjuk rasa.

"Kami sih kalau dari PPAD tidak menyangka akan terjadi hal seperti kemarin. Imbauan dari kami, tidak dibenarkan yang namanya sweeping. Tidak dibenarkan yang namanya anarkis. Tapi, alhamdulillah, saya konsultasi sama Polda Metro, tidak ada korban jiwa di sini. Tidak ada pengrusakan fasilitas umum," kata Juni dalam diskusi program Polemik Sindo Trijaya FM, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016) pagi.

Menurut Juni, terjadi kericuhan dan tindak anarkistis tidak lepas dari kekesalan para pengemudi yang sudah dipendam cukup lama terhadap perusahaan penyedia jasa transportasi online atau berbasis aplikasi.

Tidak beberapa lama kemudian, ketika masih membicarakan soal sweeping antar pengemudi taksi kebanyakan, Juni berpendapat bahwa hal itu juga sebagai bentuk senasib yang diinginkan pengemudi dalam unjuk rasa tersebut.

"Ya itu soal solidaritas (antar sopir) saja," tutur Juni. (Baca: 150 Taksi Bluebird Rusak dalam Unjuk Rasa yang Berujung Aksi Anarkistis)

Juni menyebutkan, pihaknya telah mengantongi nama lima orang pengemudi taksi yang dianggap menimbulkan kekacauan pada unjuk rasa hari Selasa. Kelima orang itu direkomendasikan oleh PPAD untuk dipecat dari perusahaan taksi tempat mereka bekerja. Namun, Juni enggan menyebutkan sopir taksi apa kelima orang yang dimaksud.

"Ya ada lah," ujar Juni.

Unjuk rasa yang berkonsentrasi di depan kompleks MPR/DPR itu diwarnai sweeping terhadap sesama sopir taksi. Bahkan, ada sopir taksi yang sedang mengantar penumpang seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil, dipaksa turun oleh sopir taksi lain yang ikut unjuk rasa.

Tidak sedikit juga sopir taksi yang masih membawa penumpang terpaksa mengabaikan sweeping itu hingga menyerempet sejumlah sopir yang sedang sweeping.


PPAD merupakan penyelenggara unjuk rasa sopir taksi konvensional terkait keberadaan taksi online. Mereka menekan pemerintah agar bertindak tegas terkait keberadaan taksi online.


Dalam unjuk rasa yang digelar pada Selasa (22/3/2016), terjadi aksi anarkistis hingga sweeping. Beberapa kendaraan dirusak dan ada juga yang terluka usai demo tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com