JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah berkoordinasi dengan semua lembaga di pemerintah pusat, tak terkecuali dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
Pernyataan itu merespons pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang meminta Basuki untuk duduk bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membahas reklamasi pantai utara Jakarta.
"Mau dialog dengan pusat, kan sudah jelas, sudah ada. Aku dengan Bu Susi baik-baik saja kok. Sudah enggak masalah. Saya kira Seskab sudah jelas, sudah jelas yang dimaksud tafsirannya seperti apa," kata dia di Balai Kota, Kamis (7/3/2016).
Menurut pria yang biasa disapa Ahok ini, saat pihaknya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ke DPRD DKI, pihaknya terlebih dahulu dengan Badan Perencana Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Kementerian Koordinator Maritim.
"Tim kita waktu mau buat zonasi selalu duduk bareng karena memang harus duduk bersama," ujar Ahok.
Susi sebelumnya sempat meminta agar Pemprov DKI mengurus berbagai perizinan reklamasi terlebih dahulu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanpa rekomendasi itu, ia menilai proyek reklamasi tidak bisa dilanjutkan.
"Kami pemerintah bisa bekerja untuk menyelesaikan izin-izin itu. Akan tetapi, saat izin pelaksanaan, kami akan memberikan rekomendasi," ujar Susi di acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Jakarta, Selasa (5/4/2016) malam.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
