Sandiaga Berharap Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno menyarankan agar proyek reklamasi pantai utara Jakarta ditunda. Menurut dia, akan lebih baik jika kajian mengenai reklamasi tersebut diselesaikan terlebih dahulu.

"Saya menginginkan ditunda dulu, kajiannya diselesaikan terlebih dahulu. Konsultasi publik ditingkatkan biar masalah hukumnya selesai dulu," ujar Sandiaga di Gedung PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (9/4/2016).

Ia menambahkan, jika memang penyelesaian permasalahan reklamasi tersebut menjadi domain pemerintah pusat, maka akan lebih baik jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan masalah ini ke pemerintah pusat.

"Saya dengar dari berbagai ahli ini memang masalah pelik. Harus banyak pihak yang dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ada kasus hukum yang tengah di proses di PTUN mungkin arifnya ditunda dulu," ucapnya.

Proyek reklamasi sejumlah pulau di teluk Jakarta saat ini sedang menjadi perhatian, mulai dari soal izin yang digugat, sampai kasus dugaan suap terkait proyek reklamasi tersebut.

(baca: Gubernur DKI Diserang Kasus Reklamasi, Surya Paloh Sebut Ahok Masih yang Terbaik)

Kasus suap reklamasi ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus ini, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi; dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja ditetapkan sebagai tersangka.

Sejumlah orang dicegah bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus ini. Salah satu yang dicegah ke luar negeri adalah Sunny Tanuwidjaja, staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

(baca: Muncul di Istana, Ahok Akui Bahas Sumber Waras dan Reklamasi dengan Jokowi)

Sejauh ini, Ahok diketahui sudah menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land; Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo; Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah, anak perusahaan Intiland; Pulau I kepada PT Pembangunan Jaya Ancol; dan Pulau K yang juga diserahkan ke PT Pembangunan Jaya Ancol.

Dalam berbagai kesempatan, Ahok menegaskan tak ada yang salah dari reklamasi. Acuannya adalah sejumlah negara yang berhasil melakukan reklamasi.

(baca: Penangkapan Sanusi dan Tekad Ahok Lanjutkan Reklamasi Pantai Utara Jakarta)

Menurut Ahok, reklamasi juga bukan hal baru di Jakarta. Contoh yang ia ambil sebagai model reklamasi di Jakarta adalah Taman Impian Jaya Ancol.

"Yang enggak suka reklamasi kamu dengerin baik-baik ya, kamu kira Ancol itu hasil beranak sendiri itu tanah?" kata dia di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

(baca: 19 Alasan Reklamasi Harus Dihentikan)

Ia pun mengaku tak akan menggubris berbagai sindiran yang muncul karena dirinya mendukung reklamasi di Teluk Jakarta.