Lulung: Kalau Enggak Iris Telinga, Gue "Diomelin" Saja Kan? Ya Enggak Apa-apa

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung mengisyaratkan tidak akan merealisasikan janjinya untuk memotong telinga apabila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan terkait audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Lulung menganggap dia hanya akan mendapatkan sanksi sosial apabila tidak merealisasikan janji tersebut.

"Kalau gue enggak ngiris (telinga) ya gue diomelin aja kan? 'Wah Haji Lulung bohong', gitu kan? Ya enggak apa-apa," kata Lulung, di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

(Baca: Lulung: Kalau Ahok Gugat BPK ke Pengadilan, Gue Potong Kuping Gue!)

Selain itu, kini Lulung memberikan batas waktu kepada Ahok untuk menggugat audit BPK ke pengadilan.

"(Batas waktu) seminggu. Iya, tapi dihitungnya dari kemarin pas pertama kali (ngomong soal janji iris telinga). Pokoknya dihitungnya dari kemarin, bukan sekarang," kata Lulung, di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

"Boleh dong (ada batas waktu). Ahok saja boleh ngomong plintat-plintut," kata Lulung lagi.

Lulung pertama kali mengungkapkan janjinya untuk potong kuping ini saat berdiskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/4/2016) lalu.

(Baca: Klarifikasi Lulung soal Janji Potong Kuping )

Saat itu, ia tidak memberikan tenggat waktu kepada Ahok. Sementara itu, hari ini Lulung menyampaikan klarifikasi atas janjinya itu.

"Sekarang gue klarifikasi. Kalau nanti kelamaan (Ahok gugat BPK ke pengadilan), ada konspirasi politik dan dibilang tidak ada niat jahat dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, gue yang mati dong," kata Lulung.

Kendati demikian, Lulung menampik anggapan yang menilainya takut merealisasikan janji iris telinga itu.

Respons Ahok

Sementara itu, Ahok sebelumnya mempertanyakan kepastian janji Lulung untuk memotong kupingnya sendiri.

(Baca: Ahok Gugat Hasil Audit BPK jika Ada Kepastian Lulung Potong Kuping)

Jika sudah ada kepastian, dia baru akan menggugat hasil audit BPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras ke pengadilan.

"Karena sudah banyak yang janji, (jika) Jokowi jadi presiden, ada yang mau jalan kaki ke Solo. Kagak dilakuin. Yang janji mau gantung di Monas, kagak dilakuin. Yang mau terjun dari Monas juga belum dilakuin," ujar Ahok.

Sebelumnya, BPK menegaskan telah melaksanakan audit terhadap proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014 secara profesional dan sesuai dengan standar pedoman yang berlaku.

BPK menyatakan, audit bahkan dilakukan dua kali, yakni audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 dan pemeriksaan investigatif atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan pada 6 Agustus 2015.