Ahok: Tidak Ada Cerita Reklamasi Akan Tenggelamkan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai, polemik yang terjadi saat ini, terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta, lebih disebabkan adanya tumpang tindih peraturan.

Sementara itu, terkait dampak lingkungannya, Basuki masih yakin, tidak ada yang salah dengan
reklamasi.

(Baca: Kementerian LHK Dalami Kemungkinan Terjadinya 3 Hal Ini dalam Reklamasi Teluk Jakarta)

Pernyataan itu disampaikannya seusai rapat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Senin (18/4/2016).

Dalam rapat itu diputuskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan sementara sampai terpenuhinya semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan.

"Supaya polemik selesai, kita sepakat reklamasi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan proyek reklamasi. Tidak ada cerita reklamasi akan menenggelamkan Jakarta, tidak ada cerita ikan pada mati. Sekarang kita sadar ada tumpang tindih peraturan," kata Ahok.

Ahok juga mengisyaratkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya dilakukan oleh pengembang untuk kepentingan properti, tetapi juga oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk kepentingan pembangunan pelabuhan.

"Pulau O, P ,Q mau kita jadikan Port of Jakarta. Bekerja sama dengan Port of Rotterdam," ujar Ahok.

(Baca: Reklamasi Dianggap Bertentangan dengan Agenda Poros Maritim Jokowi)

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Keputusan itu diambil dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Usai rapat yang digelar di kantornya itu, Rizal mengatakan, proyek reklamasi akan dihentikan sampai terpenuhinya semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan.

"Kami meminta, untuk sementara, kita hentikan sementara, moratorium, pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta sampai semua persyaratan perundang-undangan dipenuhi," kata Rizal.