Kritik Djarot pada Kebijakan di DKI Bisa Jadi Bumerang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah beberapa kali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah mengenai sistem pengaduan dengan menggunakan aplikasi Qlue di tiap RT.

Djarot menyebut ketua RT tidak harus menguasai aplikasi pengaduan melalui Qlue. Pernyataan Djarot ini menjawab pertanyaan seorang warga di RW 11 Johar Baru, Jakarta Pusat, terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RT/RW yang harus melapor melalui aplikasi tersebut.

"Tidak semuanya (Ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan," kata Djarot.

Padahal, Ahok (sapaan Basuki) menginginkan agar aplikasi tersebut bisa digunakan secara umum. Hal lain yang sempat dikritik Djarot adalah mengenai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Djarot pernah mengatakan bahwa PPSU bisa mematikan budaya gotong royong di antara warga.

Meskipun dia mengklarifikasi hal itu di kemudian hari dengan mengatakan bahwa PPSU masih dibutuhkan. Begitupun dalam masalah terkait reklamasi pantai utara Jakarta. Djarot berpendapat reklamasi bisa merusak lingkungan dan ekosistem. Hal ini bersebrangan dengan pendapat Ahok yang menyebut tidak ada yang salah dengan reklamasi.

"Coba kamu amatin pengaruhnya pada manggrove. Tanya saja pada ahli lingkungan hidup. Ada enggak dampaknya pada hutan manggrove," kata Djarot.

Djarot harus ingat

Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi menyarankan Djarot lebih berhati-hati saat akan melontarkan kritik. Apalagi jika kritik itu ditujukan terhadak kebijakan Pemprov DKI di mana Djarot ada di dalamnya.

"He is a part of the government. Kalau dia mengkritik pemprov, dia kritik dirinya sendiri. Kalau dia melawan kebijakan pemprov, sesungguhnya dia adalah bagian dari kebijakan itu," ujar Kristiadi kepada Kompas.com, Rabu (20/4/2016).

Kemudian, apakah artinya Djarot tidak boleh mengkritik? Kristiadi mengatakan hal itu tidak dilarang. Hanya saja, kritik disampaikan pada saat rapat berlangsung. Tentunya sebelum kebijakan resmi diputuskan.

"Saya kira Mas Djarot harus melawan dengan pintar. Dia bisa melawan di forum pada saat Pemprov akan memutuskan sesuatu yanh bertentangan dengan keyakinan dia,"ujar Kristiadi.

"Jangan sampai jadi bumerang karena dia adalah bagian dari pemerintahan," tambah Kristiadi.