Di Depok Masih Ada Kelurahan yang Proses KTP hingga Dua Minggu

DEPOK, KOMPAS.com — Belum semua kelurahan di Depok bisa memastikan proses pembuatan dokumen kependudukan sehari jadi. Salah satunya Kelurahan Cilodong.

Di tempat ini, proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) ataupun kartu keluarga (KK) bisa memakan waktu maksimal 14 hari kerja atau hampir 3 pekan.

Hal itulah yang diungkapkan salah seorang warga, Dede Irfan (18). Ia mengaku mulai memasukkan berkas permohonan pembuatan KTP sejak dua pekan lalu. KTP-nya kemudian baru ia ambil pada Senin (2/5/2016) ini.

"Soalnya, kata orang kelurahannya, 14 hari kerja baru jadi," ujar dia saat ditemui di Kantor Kelurahan Cilodong.

Hal serupa juga dilontarkan Hamim (67), yang mengajukan permohonan pembaruan data KK. Ia mengaku mulai memasukkan berkas pada 27 April lalu. Dokumen KK-nya kemudian baru bisa ia ambil pada Senin ini.

Seperti halnya Dede, Hamim mengaku mendapat pemberitahuan dari petugas kelurahan jika proses pembaruan data KK memakan waktu 14 hari.

"Tadi kata orang kelurahannya KK udah jadi. Makanya, saya datang buat ambil," ucap Hamim.

Satu demi satu dokumen kependudukan di Kelurahan Cilodong yang terpantau bisa selesai dalam sehari hanyalah surat keterangan tidak mampu (SKTM). Khusus untuk dokumen ini, warga yang memasukkan berkas bisa menunggu dalam beberapa menit sebelum akhirnya berkas tersebut jadi.

Seperti yang dialami Ida (48), ia terpantau tidak perlu menunggu lama saat mengajukan SKTM. Surat keterangan itu rencananya akan segera ia ajukan ke sekolah anaknya untuk memproleh bantuan keringanan biaya.

"Anak saya sekolah di swasta. Tahu sendiri kan di swasta biayanya mahal," ucap Ida.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar kualitas pelayanan publik ditingkatkan. Ia tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang lamban, berbelit-belit, dan diwarnai pungutan liar (pungli).

"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4/2016).

"Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang. Kemudian, praktik-praktik percaloan dan pungli juga harus hilang," ujar dia.

Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.

Tim itu akan langsung melaporkan situasi pelayanan publik yang di luar harapan kepada Presiden. Menurut Jokowi, kementerian dan lembaga yang memiliki satuan pelayanan publik harus memanfaatkan informasi teknologi untuk mengembangkan pelayanan yang murah, cepat, dan tepat.