KPU DKI Optimistis Bisa Verifikasi 1 Juta KTP Dukungan Ahok-Heru

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta optimistis bahwa petugasnya bisa melakukan verifikasi faktual terhadap 1 juta data KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Heru Budihartono. KPU DKI juga akan melakukan simulasi sebagai persiapan proses verifikasi.

"Insya Allah cukup (waktunya), kami kan sebelumnya akan melakukan simulasi dulu sebelum melakukan verifikasi faktual," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (15/6/2016).

Waktu yang dimiliki KPU DKI untuk melakukan verifikasi faktual adalah 14 hari. Sumarno mengatakan, simulasi yang dilakukan KPU DKI adalah mencari tahu berapa orang yang bisa mereka verifikasi dalam satu hari.

"Nanti akan dihitung dari hasil simulasinya berapa orang yang bisa diverifikasi dalam sehari," ujar Sumarno.

Tahun 2012, kata Sumarno, lama waktu verifikasi faktual juga 14 hari. Bedanya, warga bisa datang ke Kantor PPS jika tidak berhasil ditemui petugas verifikasi di rumahnya sampai masa verifikasi berakhir.

Hal ini berbeda dengan aturan yang ada di UU Pilkada yang baru. Warga hanya diberi waktu 3 hari untuk datang ke Kantor PPS.

Menurut Sumarno, hal itu mempersulit calon independen dan KPU. Meski demikian, Sumarno tetap optimistis bisa menyelesaikan tahapan verifikasi. Tahapan verifikasi dimulai setelah penyerahan data KTP milik calon independen kepada KPU DKI.

Penyerahan dukungan dilakukan pada 3 Agustus-7 Agustus 2016. Verifikasi administrasi dimulai setelahnya sampai 12 Agustus 2016.

Verifikasi faktual akan dimulai pada 21 Agustus-3 September 2016.

Sejauh ini, baru Ahok yang mempersiapkan diri untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Ahok telah dibantu oleh kelompok pendukungnya, "Teman Ahok", untuk mengumpulkan 1 juta data KTP meskipun syarat data KTP yang hanya diperlukan lebih kurang 532.000.