JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah sejak lama merekrut pihak swasta untuk menjadi pejabat.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebelumnya berencana merekrut pihak swasta untuk menjadi penanggung jawab proses pelayanan publik di Pemerintah Kota Bandung.
"Kalau untuk pejabat eselon I, kami memang sudah buka dari dulu," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/7/2016). Pemprov
DKI Jakarta sebelumnya pernah merekrut Soetanto Soehodho sebagai Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi. Soetanto bukanlah pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.
Ia berlatar belakang sebagai seorang akademisi. Namun, perekrutan pejabat tersebut harus melalui izin Presiden.
"Kayak di Kementerian Pendidikan, dia punya Dirjen salah satunya dari orang luar (swasta). Tapi kalau untuk pejabat eselon II, III, dan IV belum ada PP (Peraturan Pemerintah), itu saja," kata Basuki.
Ridwan Kamil sebelumnya ingin merekrut petugas khusus dari swasta yang diberi nama duty manager. Tugasnya memastikan pelayanan ramah kepada publik.
Berbeda dengan Ridwan, Basuki berencana menarik staf PNS DKI menjadi duty manager. Basuki menyebut peran duty manager di Pemkot Bandung sama seperti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Tapi TGUPP kan enggak punya kuasa apa-apa (memutuskan kebijakan). Jadi bisa merekrut orang dari luar (swasta)," kata Basuki.