Ahok Sebut RT RW yang Kumpulkan 3 Juta Data KTP Tolak Gubernur Arogan Sudah Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sebenarnya para RT dan RW bebas menyebarkan formulir dan mengumpulkan 3 juta KTP untuk menolak gubernur arogan.

Namun, Basuki mengingatkan jabatan RT dan RW yang melekat pada mereka membuat tindakan itu tidak etis karena sudah politis.

"Kalau secara RT dan RW berarti mereka sudah bermain politik. Harusnya mereka berhenti jadi RT dan RW karena RT dan RW itu enggak boleh berpolitik," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/8/2016).

Ahok mengatakan, para RT dan RW tidak boleh berpolitik karena mereka menerima dana APBD DKI. Jika ingin berpolitik, mereka tidak boleh menjadi RT RW.

"Siapapun yang menerima APBD enggak boleh politik," ujar Ahok.

Formulir dukungan berkop Forum RT RW DKI Jakarta beredar di salah satu taman kanak-kanak di Jakarta Timur. Salah satu orangtua murid di TK itu, Il (41), mengaku diminta pihak sekolah untuk mengisi formulir dukungan tersebut saat acara halalbihalal yang berlangsung pada Jumat (29/7/2016).

Formulir itu menyatakan membutuhkan 3 juta KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT RW.