JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif merasa khawatir dengan keberadaan pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias pasukan oranye.
Pasalnya, lanjut dia, PPSU kerap mencopot atribut atau alat peraga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
"Misalnya ada bendera atribut nempel di gang sempit, ya dikejar itu sama PPSU. Dulu enggak ada PPSU, orang pasang (atribut) di gang sempit, itu nyaman-nyaman aja," kata Syarif, di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 15, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).
Saat ini, lanjut dia, masyarakat, partai politik khususnya kesulitan untuk memasang atribut. Sebab ada perintah untuk pembersihan atribut demi estetika sebuah kota. Dia menyebut harus ada kearifan dalam menertibkan atribut kampanye tersebut.
"Oke, saya setuju (keberadaan PPSU), tapi kan ada kebutuhan ruang bersosialisasi," kata Syarif.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut pencabutan atribut kampanye justru akan menimbulkan gesekan antar pendukung. Sehingga, lanjut dia, diperlukan sikap arif dan bijaksana dalam menertibkan atribut.
Dia meminta seluruh pemangku kebijakan terkait duduk bersama membahas penertiban atribut jelang Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Kalau keputusannya (atribut) dibiarin ya Alhamdulillah, kalau (atribut) ditertibin ya ditertibkan dengan wajar. Masak baru pasang (atribut) sudah dicopot lagi? Dulu itu ada kearifan orang, 'ya sudahlah (atribut dibiarkan terpasang) toleransi, asal enggak mengganggu'," kata Syarif. (Baca: Dua Petugas PPSU Dikeroyok Saat Tertibkan Spanduk di Cengkareng)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.