DKI Batalkan Pembangunan 3.000 Unit Rusun Tahun Ini karena Dana dari Pemerintah Pusat Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal membangun 3.000 unit rumah susun di 22 lokasi pada 2016.

Pembatalan pembangunan ini dikarenakan adanya pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Arifin mengatakan, berkurangnya dana bagi hasi dari pemerintah pusat ini menjadikan Pemprov DKI harus menyusun ulang rencana pembangunan rusun.

"Kami diminta untuk menyisir kembali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dikerjakan tahun ini. Itulah yang salah satunya kemudian ada di 22 lokasi rumah susun yang tahun ini dihentikan," kata Arifin saat dihubungi, Jumat (26/8/2016).

(Baca juga: Cara Ahok Rayu Warga agar Tanah Mereka Bisa Digusur dan Dijadikan Rusun)

Arifin menyampaikan, dari 22 lokasi, empat di antaranya merupakan rusun yang memang sudah dinyatakan tak jadi dibangun.

Keempatnya adalah rusun yang berlokasi di Cengkareng Barat, Jakarta Barat; Pondok Pinang, Jakarta Selatan; Waduk Pluit, Jakarta Utara; dan Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Menurut Arifin, pembatalan proyek pembangunan empat rusun itu karena alasan yang berbeda-beda.

Rusun Cengkareng Barat batal karena adanya sengketa lahan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada indikasi kerugian negara dalam proses pembelian lahan untuk rusun tersebut.

Kemudian rusun yang rencananya dibangun di Waduk Pluit dibatalkan karena lahannya masih berperkara di pengadilan.

(Baca juga: Kekhawatiran Warga Rawajati jika Direlokasi ke Rusun Marunda)

Sementara itu, rusun di Pinang Ranti batal dibangun karena terkena dampak pembangunan Tol Becakayu, sedangkan rusun yang mau dibangun di UPT Kayu di Pondok Pinang batal dibangun karena aksesnya tidak memadai untuk beroperasinya alat berat.

Meskipun pembangunan rusun tersebut dibatalkan tahun ini, Arifin memastikan 18 rusun akan tetap dibangun tahun depan.

"Kecuali yang empat tadi. Kalau yang empat tadi memang dibatalkan," ujar Arifin.