Ahok Sebut Pasal Pembuktian Terbalik sebagai "Pasal Ahok" jika Nanti Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok senang saat mengetahui Komisi II DPR merepons positif usulannya untuk memasukan peraturan pembuktian harta terbalik dalam Undang-Undang Pilkada.

Jika nanti disahkan, Ahok menyebut peraturan itu bisa disebut sebagai "Pasal Ahok". Soalnya,  ia mengaku dirinyalah yang memperjuangkannya sejak menjabat sebagai anggota Komisi II DPR pada tahun 2009-2012.

"Saya adalah anggota Komisi II yang paling kencang meneriakan itu. Supaya lapangan tandingnya rata. Itu musti sama rata. Sampai waktu itu, kalau berhasil namanya Pasal Ahok," kata dia di Balai Kota, Senin (19/9/2016).

Ahok menyebutkan, karena kegigihannya memperjuangkan pasal pembuktian harta terbalik ia kemudian dicopot dari Badan Legislasi.

"Sampai (baca: karena) memperjuangkan itu. Saya sampai dicopot juga dari Baleg," kata Ahok.

Menurut dia, pembuktian harta terbalik merupakan hasil ratifikasi negara-negara anggota PBB untuk melawan korupsi. Ratifikasi, kata dia, kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2006.

"Di situ ada pasal prinsip penanaman kekayaan yang enggak wajar, haram. Maka itu harus dipertanggungjawabkan dari mana," kata Ahok.

Ahok menilai, pembuktian harta terbalik bukan hal yang sulit. Hal itu bisa dilihat dari gaya hidup pejabat yang bersangkutan beserta keluarganya.

"Misalnya kamu lihat pejabat anaknya naik mobil yang Rp 2-3 miliar. Terus ngaku ada bisnis. Bisnisnya dari mana awal modal duitnya kan gampang kalau mau dilacak," kata Ahok.