Komentar Anies soal Pemprov DKI yang Batalkan Rehabilitasi 45 Gedung Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa akses bersekolah di DKI mudah, tetapi fasilitasnya masih perlu ditingkatkan.

Anies menanggapi langkah Pemprov DKI Jakarta yang membatalkan rehabilitasi 45 dari 83 gedung sekolah pada 2016.

"Di sini diperlukan kepemimpinan yang bisa bicara dengan semua pihak. Program pembangunan selalu ada tantangan ketika kami di Kementerian Pendidikan, pihak tidak setuju, tidak jalan, di situ pentingnya berkomunikasi, bisa berdialog, bisa meyakinkan," kata Anies di SD IT Insan Mandiri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2016).

(Baca juga; DPRD Minta Perbaikan 45 Gedung Sekolah Jadi Prioritas APBD DKI 2017)

Menurut Anies, tugas pemimpin sejatinya adalah berdialog dengan para pemangku kepentingan agar program-program yang direncanakan bisa berjalan baik.

Anies mengatakan, pembangunan itu bukanlah suatu program yang diimplementasikan seperti dengan buku petunjuk. Ada proses dialog di dalamnya.

Oleh karena itu, lanjut Anies, program yang baik harus didukung dengan pemimpin yang bisa berkomunikasi.

"Kalau pendekatan yang dipakai zero sum, supaya saya menang anda harus kalah, akhirnya banyak yang mangkrak," kata Anies.

Pemprov DKI sebenarnya sudah menganggarkan rehabilitasi 83 sekolah pada anggaran 2016.

Sebanyak Rp 450 miliar anggaran itu sudah terpakai, sedangkan sisanya sebanyak Rp 571 miliar dikembalikan untuk menutup defisit keuangan di Pemprov DKI.

(Baca juga: Kadis Pendidikan Bantah Ada Permainan di Balik Gagalnya Perbaikan 45 Gedung Sekolah)

Sebanyak 45 dari 83 gedung sekolah batal direhabilitasi setelah pengerjaannya diperkirakan tak akan selesai sesuai target karena kesulitan akses.

Salah satunya adalah SMPN 164 Jakarta di Kebayoran Lama.

Pembangunan sekolah itu sempat disorot Ombudsman karena ada angkatan yang tak pernah belajar di gedung itu dan harus menumpang hingga lulus.