JAKARTA, KOMPAS.com — Saat mendatangi kampung nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno menerima sejumlah keluhan dari warga, Kamis (3/11/2016). Warga yang mayoritas bekerja sebagai pengolah ikan asin mengeluhkan kenaikan retribusi untuk lahan yang mereka tinggali saat ini.
Tokoh masyarakat di kampung nelayan, Haryono, menjelaskan, pihak UPT Perikanan Muara Angke menaikkan retribusi lahan dari biaya yang semula Rp 75.000 per satu unit rumah per bulannya menjadi Rp 100.000 per meter.
Rata-rata warga menempati lahan seluas 150 meter untuk tempat tinggal dan tempat pengolahan ikan.
"Kalau dulu mereka minta per unit, sekarang diminta per meter. Bayangkan berapa kenaikannya," ujar Haryono.
Hal yang lebih mengkhawatirkan, kata Haryono, sejak dua tahun lalu, UPT Perikanan tidak lagi mau menerima retribusi yang diberikan warga tanpa alasan yang jelas. Isu yang beredar, UPT Perikanan berniat menggusur lahan yang mereka tempati.
Menanggapi keluhan warga itu, Sandiaga berjanji akan segera memberikan solusi. Menurut Sandiaga, seharusnya warga serta lahan di kampung nelayan diberdayakan untuk meningkatkan roda perekonomian di Jakarta. (Baca: Sandiaga Bercita-Cita Membangun Rusunami untuk Warga Jakarta)
Sandiaga menambahkan, lahan yang berada di pinggir laut jelas memiliki nilai keekonomian yang tinggi.
Hal itu, menurut dia, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dijadikan tempat hiburan layaknya fisherman wharf yang ada di San Francisco. Namun, pemerintah harus melibatkan warga yang tinggal di kawasan itu.
"Kalau mau beli ikan bisa datang ke mari, dan ini bisa jadi geliat ekonomi," ujar Sandiaga.