Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Jakbar Diperiksa 5 Jam soal Kehadirannya di Kampanye Djarot

Kompas.com - 11/11/2016, 23:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi selama lima jam di di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).

Pemeriksaan tersebut terkait dugaan keterlibatan Anas, dalam kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Kembangan, Jakarta Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, mengatakan telah menyimpulkan hasil pemeriksaan.

"Saya lakukan pemeriksaan dari pukul 16.00 sampai 21.00 WIB. Hasilnya, tidak ada pelanggaran terkait pelaksanaan pilkada," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan turut hadir dari unsur inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

"Wali Kota mempunyai tugas pemerintahan umum. Salah satunya menjaga ketertiban umum. Jika ada keributan takut menjalar harus dicegah itu tugas dia. Sah-sah saja. Dia juga tidak meneriakkan atau mengajak warga memilih salah satu pasangan calon," katanya.

Anas mengaku ketika itu sedang berada di kantornya. Hanya berjarak 200 meter terjadi aksi penolakan kehadiran Djarot.

"Kapolres Jakarta Barat menelepon Anas, memberitahu adanya aksi tersebut. Anas langsung ke lokasi," katanya.

Kemudian di tempat tersebut, lanjut Saefullah, Djarot memanggil Anas. Kemudian bersalaman. Anas sempat duduk bersama Djarot. Saat itulah dirinya difoto.

"Djarot menanyakan kabar kepada Anas. Anas menjawab, baik dan memohon izin untuk bergabung bersama Kapolres Jakarta Barat. Anas memisahkan diri dari Djarot," katanya.

Karena itu, dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak dapat dibuktikan Anas terlibat. (Baca: Sekda DKI: Wali Kota Jakbar Salah jika Hadiri Kampanye Paslon)

Meski demikian, Saefullah mengatakan agar kejadian tersebut menjadi pelajaran PNS lainnya.
 
"Tapi, ini menjadi pelajaran PNS lain agar tidak datang ke tiga paslon saat berkunjung ke satu wilayah.  arusnya didelegasikan ke Satpol," katanya.
 
Saefullah mengaku, sudah membuat nota dinas atas hasil pemeriksaan tersebut. Ia akan melaporkannya ke Plt Gubernur. (Mohamad Yusuf)
Kompas TV Cawagub Djarot Hadiri Festival Budaya Betawi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com