Ahok: Masa Saya Harus Kerjakan APBD yang Dikerjakan Seorang Plt?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelaskan, salah satu alasannya mengajukan uji materi terkait cuti kampanye petahana ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tak diurusi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.

Ahok menyebut, masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 ini bertepatan dengan penyusunan APBD DKI 2017.

"Sebetulnya yang saya pertanyakan itu, saya dipaksa libur hampir 3,5 bulan ketika sedang menyusun APBD. Sedangkan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara) sudah saya susun, masa pas saya masuk (selesai cuti) di bulan Februari, saya mengerjakan APBD yang dikerjakan oleh seorang Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur?" kata Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

Adapun salah satu program yang dimasukkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pada APBD Perubahan 2016 adalah pemberian hibah bagi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sebesar Rp 2,5 miliar.

Kemudian, hibah akan dilanjutkan pada APBD 2017 sebesar Rp 5 miliar. Padahal, Ahok telah menghapus program tersebut.

"Saya sih enggak bisa apa-apa, kami lagi cuti. Makanya saya berharap putusan MK bisa sesuai UUD 45 aja. Kalau sesuai UUD 45, wakil gubernur pun tidak berhak mengubah anggaran," kata Ahok. (Baca: Ahok Geleng Kepala Tanggapi KUA-PPAS 2017 yang Dibongkar Plt Gubernur)

Sama halnya seperti dirinya menjadi Plt Gubernur DKI ketika Joko Widodo cuti kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Saat itu, Ahok tak bisa menandatangani APBD DKI.

"Jadi sebetulnya waktu saya uji materi ke MK bukan masalah cuti, yang saya persoalkan adalah bolehkah seorang Plt Gubernur menandatangin APBD? Karena kebetulan cuti kali ini berbarengan di bulan menyusun APBD," kata Ahok.

Adapun kampanye Pilkada berlangsung selama empat bulan. Mulai dari 28 Oktober 2016-11 Februari 2017. Sedangkan target pengesahan APBD 2017 pada Desember mendatang.