Agus Sebut Kebijakan Lelang Kosolidasi Pemprov DKI Buat Pengusaha UMKM Terpinggirkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kebijakan lelang yang dilakukan secara konsolidasi di Pemprov DKI membuat pengusaha kecil dan menengah menjadi terpinggirkan.

Sebab, dengan kebijakan lelang konsolidasi, hanya pengusaha yang punya modal besar yang bisa ikut mekanisme lelang.

Hal itu disampaikan Agus dalam pidato politiknya dengan tema Ekonomi, Investasi, dan Program Rumah Rakyat, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (27/11/2016).

Agus mencontohkan, kebijakan lelang untuk alat tulis kantor (ATK) di Pemprov DKI. Dia menyebut, lelangnya menggunakan mekanisme yang disebut lelang konsolidasi.

"Contoh kecil, lelang pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp 100 juta - 200 juta di tiap unit dalam sebuah instansi, dikonsolidasikan atau digabungkan menjadi lelang ATK untuk semua instansi," kata Agus.

Akibatnya, lanjut Agus, nilai proyeknya melonjak tajam jadi miliaran rupiah. Para pengusaha kecil yang hanya punya modal ratusan juta rupiah tidak dapat ikut lelang itu.

"Secara otomatis, lelang konsolidasi ini meminggirkan usaha pengusaha kecil dan menengah yang justu jumlahnya paling banyak," ujar Agus.

Agus mengatakan, jika para pengusaha UMKM itu tidak mendapat peluang usaha yang baik, tentu saja tidak adanya pekerjaan. Sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan perlahan menimbulkan penggangguran.

"Oleh karena itu, efisiensi anggaran memang penting. Tapi saya yakin, kita bisa menemukan cara-cara meningkatkan partisipasi pengusaha kecil dan menengah dalam membantu merealisasikan APBD DKI bagi kesejahteraan bersama," ujar Agus.

Agus mengaku, ia tahu masalah ini ketika berdialog dengan sejumlah pelaku dunia usaha, salah satunya pengurus di Kadin DKI. Ia mengatakan, 90 persen anggota Kadin DKI adalah pengusaha UMKM.

"Sebagian dari mereka menggantungkan usahanya dari proyek-proyek pemerintah daerah," ujar Agus.