Sanusi Mengaku Bingung Disebut Sembunyikan Aset Rp 45 Miliar

JAKARTA, KOMPAS com - Terdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang, Mohamad Sanusi, merasa bingung disebut telah melakukan pencucian uang dengan menyembunyikan aset senilai Rp 45 miliar. Apalagi, dugaan tersebut dikaitkan dengan jabantannya sebagai anggota DPRD DKI di Komisi D yang bermitra dengan Dinas Tata Air DKI.

"Saya ini selalu dikaitkan antara pekerjaan saya (yang bermitra) dengan Dinas Tata Air dengan rekan saya Danu Wira," kata Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Selasa (13/12/2016).

Danu Wira merupakan direktur PT Wirabayu Pratama, perusahaan rekanan Dinas Tata DKI. Danu disebut telah membayar sejumlah aset untuk Sanusi berkaitan dengan jabatan Sanusi di DPRD DKI.

Sanusi mengatakan, proyek perusahaan Danu di Dinas Tata Air hanya sebesar Rp 29 miliar sejak tahun 2009 hingga 2014. Keuntungan yang diperoleh perusahaan Danu hanya Rp 4 miliar.

"Kan cuma Rp 4 miliar, terus kok saya dituntutnya Rp 45 miliar?" kata Sanusi.

Jika aset-aset tersebut terkait jabatannya di DPRD DKI dan perusahaan rekanan Dinas Tata Air DKI, seharusnya nilai aset tersebut tidak lebih dari Rp 4 miliar. Sanusi pun bertekad untuk membuktikan bahwa aset-aset tersebut adalah miliknya.

Sanusi sebenarnya sempat membawa bukti-bukti berupa berkas akta jual beli hingga bukti transfer saat diperiksa dalam sidang pekan lalu. Namun, hakim dan jaksa meminta Sanusi menunjukan semua itu pada waktu pembelaan.

Sidang dengan agenda pembelaan Sanusi dijadwalkan pada Rabu (21/12/2016) mendatang.

"Dalam tuntutan tadi kan sepertinya saya tidak bisa membuktikan apa-apa terkait aset saya. Padahal waktu saya jadi saksi, saya sudah bawa bukti-bukti itu. Karena belum diterima ya saya bawa lagi untuk dirapikan. Pekan depan saya bawa lagi," ujar Sanusi.

Sanusi dituntut hukuman 10 tahun penjara. Jaksa sebelumnya menyatakan bahwa Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Suap tersebut terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di pantai utara Jakarta. Sanusi juga disebut terbukti melakukan pencucian uang sebesar Rp 45 miliar.

Jaksa mengatakan uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor.

Dengan demikian, Sanusi telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dia juga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.