Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot Minta Plt Gubernur DKI Berkoordinasi untuk Rotasi PNS DKI

Kompas.com - 18/12/2016, 08:17 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal tahun nanti, Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan merotasi PNS DKI secara besar-besaran.

Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Sumarsono untuk berkoordinasi dengan dia dan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menentukan pejabat yang akan dipilih.

"Bagaimanapun juga, Plt punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan kami. Kami ini masih menjabat tapi nonaktif dan kami masih bertanggung jawab," ujar Djarot di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016) malam.

Selama di pemerintahan Basuki dan Djarot, perombakan PNS DKI cukup sering terjadi. Pejabat yang mengisi posisi sebagai kepala dinas biasanya ditunjuk Basuki atau Ahok atas pertimbangan tertentu.

Djarot tidak ingin posisi kepala dinas dan jabatan lain ditentukan sendiri oleh Sumarsono. Sebab, posisi PNS DKI juga akan memengaruhi pemerintahan mereka di penghujung periode.

"Plt kan cuma 3 bulan, setelah itu kami yang aksi. Maka itu, Plt juga harusnya berkoordinaai dengan kami untuk menata Jakarta," ujar Djarot.

Perombakan SKPD dan PNS DKI dilakukan setelah Perda Organisasi Perangkat Daerah disahkan. Dengan perda tersebut, jumlah SKPD di Jakarta akan mengalami perampingan.

Beberapa SKPD ada yang mengalami penggabungan, ada juga yang mengalami pemisahan. Contohnya seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengalami pemisahan menjadi 2 SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah. Selain itu, ada juga SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur.

Djarot mengatakan, kebijakan perampingan SKPD dan PMS DKI sudah dimulai sejak dia dan Basuki masih aktif sebagai gubernur dan wakil gubernur. Perda untuk melakukan perampingan itu rampung di masa pemerintahan Sumarsono.

"Karena kami menilai terlalu gemuk, maka perlu ada perampingan dan penggambungan beberapa SKPD dan membentuk beberapa SKPD yang tidak tertampung. Jadi ini konsekuensi dari (kebijakan) kita ya," ujar Djarot.

Kompas TV Ahok: Saya Pengen PNS Pulang Cepet Ajalah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Megapolitan
Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Megapolitan
Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Megapolitan
Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Megapolitan
Heru Budi Usul Bangun 'Jogging Track' di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Heru Budi Usul Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Megapolitan
6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

Megapolitan
Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Megapolitan
Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Megapolitan
Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Megapolitan
Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Megapolitan
DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Megapolitan
Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com