Sekda DKI: PNS Jangan Terlibat Politik, apalagi Ikut-ikut Kampanye!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengingatkan kembali kepada PNS DKI untuk tetap netral. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik semua pasangan cagub dan cawagub dalam Pilkada DKI 2017.

"Saya mengingatkan kepada semua PNS DKI, jangan terlibat politik praktis, apalagi ikut-ikut kampanye! Stop!" ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/1/2017).

Saefullah menegaskan, netralitas PNS sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, ada juga surat edaran dari Mendagri dan Gubernur DKI. Saefullah juga sudah mengeluarkan surat edaran sejak jauh hari.

Seharusnya, kata Saefullah, PNS DKI sudah paham harus bersikap netral. Saefullah mengatakan, PNS DKI memang masih memiliki hak politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Dia meminta PNS memanfaatkan hari pemungutan suara untuk memberikan suaranya dan bukan dengan mengikuti kampanye.

"Sudahlah, biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Hak-hak PNS tidak dicabut, maka silakan gunakan dengan datang ke TPS. Jangan malah ajak-ajak kampanye, itu dilarang," ujar Saefullah. (Baca: Ketika PNS DKI Merasa Serba Salah karena Diminta Netral...)

Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta Ahmad Muslim mengatakan, ada tujuh kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta yang siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Ada tujuh kepala dinas Pemprov DKI yang menghadap Ketua DPW PKB DKI (Hasbiallah Ilyas) untuk memenangkan Agus-Sylvi," kata Ahmad.

Muslim menyebut tujuh pejabat Pemprov DKI Jakarta itu tak ingin disebutkan namanya ke publik. Mereka mengaku mendukung Agus-Sylvi karena tak ingin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi gubernur.